Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menegaskan bahwa tarik ulur pembebasan Abu Bakar Ba'asyir menjadi bukti buruknya koordinasi di internal pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Dalam kasus rencana pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir sekali lagi memperlihatkan carut marutnya koordinasi di internal pemerintahan Jokowi," kata Juru Bicara BPN Suhud Aliyudin kepada merahputih.com, Kamis (24/1).
Padahal, kata Suhud, keterangan dari pengacara presiden, Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir merupakan keputusan Presiden Jokowi.
"Meskipun keputusan itu sangat kontroversial karena disinyalir 'mengabaikan' persyaratan yang ada," ujar Suhud.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kasus tersebut bukan kasus pertama di mana presiden Jokowi mengambil kebijakan, dan tak lama kemudian dibatalkan kembali
"Bagi kami tarik ulur keputusan pemerintah yang seringkali terjadi memperlihatkan, selain lemahnya koordinasi juga tampak sarat muatan kepentingan politik jangka pendek," katanya.
"Istilah yang digunakan Pak Wiranto sangat tepat: Presiden tidak boleh grusa grusu dalam mengambil keputusan," kata dia menambahkan.
Saat disinggung apakah Jokowi sedang mempermainkan ulama karena batal membebaskan pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin tersebut, Suhud hanya menjawab diplomatis.
"Soal itu biar masyarakat yang menilai," pungkasnya. (Pon)
