BPK Sebut Penyaluran Bansos PKH Tidak Didukung Bukti Memadai

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 07 Desember 2021
BPK Sebut Penyaluran Bansos PKH Tidak Didukung Bukti Memadai

Suasana Rapat ParipurnaDPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan signifikan terkait Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Hal itu disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2021 kepada DPR, dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (7/12).

"Pertama, beban bantuan sosial tidak didukung dengan bukti kewajaran harga dari penyedia dan tidak didukung dengan penjelasan dan bukti yang memadai atas penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH)," kata Firman.

Baca Juga:

BPK Temukan 14.501 Masalah di APBN 2021, Negara Bisa Tekor!

Sedangkan permasalahan kedua, lanjut Firman, adalah soal penyajian piutang bukan pajak kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos PKH dengan status Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak terdistribusi.

"KPM tidak bertransaksi, tidak didukung dengan proses rekonsiliasi antara data by name by address dan data rekening koran KPM," ujarnya.

Firman mengungkapkan, permasalahan tersebut telah dimuat dalam hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2020. Bahkan, bukti permasalahan itu telah diserahkan kepada DPR saat sidang paripurna tanggal 22 Juni 2021.

"Yang secara umum konsolidatif, tidak memengaruhi kewajaran penyajian," imbuhnya.

BPK sendiri melakukan dua jenis pemeriksaan atas penanganan PC-PEN, yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Baca Juga:

Panitia Minta KPK dan BPK Pelototi Pelaksanaan Formula E

Selanjutnya, kata Firman, pada semester I Tahun 2021, BPK mengawal pelaksanaan penanganan PC-PEN melalui pemeriksaan atas laporan keuangan.

"Baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujarnya.

Ia menegaskan, ini merupakan wujud dari komitmen BPK untuk memastikan program penanganan PC-PEN terlaksana secara transparan dan akuntabel.

"Serta taat pada peraturan, ekonomis, efisien, dan efektif," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Karyawan Desak BPK Bongkar Transaksi Yang Bikin Keuangan Garuda Terseok

#BPK #Program Keluarga Harapan (PKH)
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Ketua MPR RI Ahmad Muzani (kiri) bersama Ketua BPK RI Isma Yatun beserta jajarannya di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Indonesia
Kabar Baik Bagi Pendamping PKH, Mensos Janjikan Jatah ASN Buat 33 Ribu Orang
Mensos menegaskan keputusan pengangkatan menjadi ASN itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka meningkatkan kapasitas pendamping PKH supaya kerjanya lebih terukur.
Wisnu Cipto - Rabu, 24 September 2025
Kabar Baik Bagi Pendamping PKH, Mensos Janjikan Jatah ASN Buat 33 Ribu Orang
Lifestyle
Bansos PKH BPNT Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
Kapan bansos PKH BPNT 2025 Cair? Besaran bantuan mulai Rp 200.000 per bulan, cek selengkapnya
ImanK - Senin, 18 Agustus 2025
Bansos PKH BPNT Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
Berita
Cara Cek Bansos PKH - BPNT 2025 Lewat HP, Mudah dan Cepat!
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk tahun 2025.
ImanK - Selasa, 15 Juli 2025
Cara Cek Bansos PKH - BPNT 2025 Lewat HP, Mudah dan Cepat!
Indonesia
Cuma Modal KTP, Begini Cara Cek Dana Bansos PKH BPNT Juli 2025
Penerima bansos perlu mengecek secara terus-menerus, sehingga dapat mengetahui uang bantuan telah dikirim ke rekening.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
Cuma Modal KTP, Begini Cara Cek Dana Bansos PKH BPNT Juli 2025
Berita Foto
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Ketua DPR Puan Maharani (keempat kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (ketiga kanan) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Mei 2025
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Indonesia
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Menjadi pendorong bagi seluruh jajaran Pemprov DKI untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dwi Astarini - Senin, 26 Mei 2025
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Lifestyle
Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025 Lewat NIK KTP
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial melalui dua program unggulan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
ImanK - Rabu, 14 Mei 2025
Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025 Lewat NIK KTP
Indonesia
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Qosasi bebas sejak 10 April 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 30 April 2025
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Indonesia
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Pemprov DKI telah menyelesaikan LKPD Tahun Anggaran 2024 tepat waktu dan telah melalui tahapan review oleh Inspektorat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 Maret 2025
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Bagikan