BPK Temukan 14.501 Masalah di APBN 2021, Negara Bisa Tekor!

MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) tahun 2021. IHPS I Tahun 2021 memuat ringkasan dari 732 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna menjelaskan, IHPS I Tahun 2021 terdiri atas 673 atau 91,9 persen LHP Keuangan, 39 atau 5,4 persen LHP Kinerja, dan 20 atau 2,7 persen LHP dengan tujuan tertentu.

Baca Juga

Panitia Minta KPK dan BPK Pelototi Pelaksanaan Formula E

Hal tersebut disampaikan Firman dalam Sidang Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (7/12). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat 8.483 temuan yang memuat 14.501 permasalahan dengan nilai total sebesar Rp 8,37 triliun.

"Meliputi 6.617 (46 persen) permasalahan kelemahan istem pengendalian intern (SPI) dan 7.512 (52 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan sebesar Rp 8,26 triliun, serta 372 (2 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp 113,13 miliar," kata Firman.

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.774 senilai Rp 8,26 triliun merupakan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp 1,94 triliun, potensi kerugian senilai Rp 776,45 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp 5,55 triliun.

Baca Juga

KPK Periksa Kepala BPKD DKI Terkait Korupsi Tanah Munjul

Firman menambahkan, atas permasalahan tersebut entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan sebesar Rp 967,08 miliar atau 11,7 persen

"Di antaranya sebesar Rp 656,46 miliar (68 persen) merupakan penyetoran dari entitas pemerintah pusat, BUMN, dan Badan Lainnya," jelas Firman.

Selain itu, lanjut Firman, terdapat 2.738 atau 36 persen permasalahan ketidakpatuhan yang berupa penyimpangan administrasi.

"Dari 372 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp 113,13 miliar, terdapat 10 (3 persen) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp 112,51 miliar, dan 362 (97 persen) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp 621,47 juta," kata Firman. (Pon)

Baca Juga

Karyawan Desak BPK Bongkar Transaksi Yang Bikin Keuangan Garuda Terseok