Andika Pratama
MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkirakan bahwa potensi kerugian yang dialami PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) mencapai Rp 16 triliun.
BPK hingga kini masih mengumpulkan data terkait adanya kerugian negara pada perusahaan asuransi yang diperuntukan untuk pensiunan TNI dan Polri berpangkat rendah ini.
Baca Juga
"Baru perkiraan, BPK sedang mengumpulkan data dan informasi diperkirakan potensi kerugian Rp 10-16 triliun," kata anggota BPK Harry Azhar saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (14/1).
Menurut Harry setelah rampung mengumpulkan data, BPK berencana menyerahkannya ke KPK. Dengan demikian, dugaan korupsi di perusahaan pelat merah itu dapat ditindaklanjuti oleh KPK.
"Iya akan diserahkan ke KPK," ujarnya.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan bekerjasama dengan BPK untuk mengusut dugaan korupsi di Asabri.
"Terkait dengan temuan ataupun informasi terkait dengan Asabri kami harus bekerjasama dengan BPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/1).
"Kita harus dengarkan dulu bagaimana temuan dari BPK," sambung mantan Kabareskrim Polri ini.
Baca Juga
Pemerintah Disarankan Segera Percepat Penggabungan Asabri-BPJS TK
Jenderal polisi bintang tiga ini menegaskan pihaknya tidak bisa melakukan penyelidikan apabila tidak ada konfirmasi yang jelas terkait dugaan korupsi di perusahaan tersebut.
"Penyidikan apabila tidak ada konfirmasi yang jelas dan tentu ini akan kita bahas dengan bpk. Saya sudah berhubungan dengan BPK untuk tindaklanjut dari pada Asabri itu," pungkas Firli.
Kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi militer pelat merah itu terungkap, setelah Menko Polhukam Mahfud MD membeberkannya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (10/1) lalu.
Menurut Mahfud, nilai korupsi dalam skandal Asabri tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Jiwasraya. "Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," kata Mahfud.
Untuk menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut, Mahfud berencana memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Namun Mahfud belum memastikan waktu pemanggilan tersebut.
Baca Juga
Temuan ini menambah daftar kebobrokan perusahaan asuransi pelat merah, setelah kasus serupa terendus di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Dalam kasus Jiwasraya, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp13,7 triliun. Hal ini terjadi lantaran Jiwasraya mengalami gagal bayar polis asuransi yang mereka jual, yang nilainya mencapai Rp12,4 triliun. (Pon)
