BPIP Peringatkan Pemerintah Tak Lupakan Pancasila Dalam Pembuatan Kebijakan

Merahputih.com - Penggunaan nilai Pancasila dinilai penting dalam setiap proses pembuatan kebijakan.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, meminta agar pemerintah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan dan kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat.

Benny menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar filosofis negara, serta cita-cita dan pandangan hidup negara.

Baca Juga:

Omicron Menjadi Varian Dominan di AS

Diperlukan sebuah kerangka berpikir, yaitu Haluan Ideologi Pancasila, sebagai sumber hukum, dan harus menjadi aplikasi bagi setiap kebijakan publik.

"Inilah tugas anggota dewan: agar hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Anggota dewan menjadi pengawal peraturan,” ujarnya kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (26/1).

Menurutnya, bentuk pengamalan peraturan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil adalah untuk memberi jaminan dan melindungi hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia.

Benny menuturkan, pengambil kebijakan harus berpihak pada rakyatnya. "Inilah Pancasila. Bukan individual seperti liberal, bukan sosialisme komunisme yang dominasi milik negara,” kata rohaniwan Katolik ini.

Baca Juga:

Pakar Virus Jelaskan Cara Bedakan Pilek dan Omicron

Benny menyatakan bahwa Pancasila memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan ini semua menyangkut kepribadian bangsa yang adalah gotong royong.

Nilai ketuhanan pun, menurutnya, harus menjiwai semua kebijakan yang diambil dalam kehidupan di Indonesia.

“Kita bisa mewujudkan kepribadian bangsa lewat ekonomi Pancasila, dan ini diimplementasikan dalam kebijakan yang Bapak dan Ibu tetapkan,” jelasnya.

Benny meyakini, ekonomi Pancasila dapat membuat terwujudkan kesejahteraan dan kedaulatan, terutama kedaulatan ekonomi, di negara Indonesia. Menurutnya, ketimpangan ekonomi di masyarakat dapat menyebabkan radikalisme.

“Radikalisme muncul karena masalah tata keadilan yang timpang,” tegasnya.

Baca Juga:

Kasus Omicron di Indonesia Bertambah 3, Total Jadi 8

Benny menjelaskan bahwa salah satu perwujudan ekonomi Pancasila yang memihak kepada rakyat yaitu pengendalian dan penguasaan pasar pangan.

“Jika ini terwujud, kita dapat mewujudkan penguasaan pasar pangan tersebut,” jelasnya.

Ia berharap, semua pihak menjadikan Pancasila sebagai living ideology dan working ideology, sehingga Pancasila menjadi aplikatif dan bukan sesuatu yang abstrak lagi.

“Pancasila menjadi benar dirasakan masyarakat sebagai ruh yang menghidupi kita, membuat sejahtera, membuat rakyat tersebut. Pangan, sandang, papannya pun tercukupi,” tutupnya. (Knu)