Boni Hargens: Soal 5000 Pucuk Senjata, Kuncinya Koordinasi

MerahPutih.Com - Pengamat Politik Boni Hargens buka suara mengenai pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang adanya institusi non-militer yang memesan 5000 pucuk senjata api. Boni menilai pernyataan Panglima TNI itu telah menimbulkan goncangan karena langsung terkait rasa aman masyarakat.

"Turbulensi itu tak terhindarkan karena isu ini langsung berkaitan dengan rasa aman masyarakat, apalagi tahun politik 2018 sudah di depan mata," ujar Boni dalam siaran pers yang diterima merahputih.com, Minggu (24/9).

Menurut Boni, maksud Panglima TNI tentu baik. Pasalnya, Gatot mengungkapkan kegusaran hatinya terhadap situasi keamanan negara sehingga ada langkah antisipatif agar hal-hal buruk tidak terjadi.

Namun, Boni memberikan tiga catatan kritis atas pernyataan Panglima TNI. Pertama, kata dia, alangkah bijaknya bila masalah tersebut tidak sampai ke publik, tetapi cukup berhenti di kalangan elite saja.

"Biarkan para petinggi di institusi keamanan dan institusi intelijen berkoordinasi mengidentifikasi masalah. Mereka nanti harus mencari tahu institusi apa yang memesan senjata tersebut, dan apa tujuan pembelian senjata tersebut," tutur dia.

"Tetapi karena bola panas ini sudah terlanjur menggelinding ke ruang publik, maka investigasi resmi harus dilakukan. Dengan syarat bahwa investigasi itu dilakukan secara transparan oleh tim independen yang tidak terikat dengan kepentingan politik tertentu," sambung Boni.

Catatan kedua, lanjut Boni, semua stakeholders terkait, harus melakukan sesuatu untuk menghentikan spekulasi yang terus berkembang liar di tengah masyarakat. Pasalnya, spekulasi-spekulasi itu berpotensi melahirkan konflik elite yang serius.

"Ada spekulasi yang menyudutkan Badan Intelijen Negara dan ada spekulasi juga yang menyudutkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Spekulasi yang liar ini, meskipun itu hoax, sangat berbahaya bagi keamanan nasional," tandasnya.

Boni mencontohkan penyerbuan ke kantor LBH di Jakarta belum lama ini oleh sekelompok massa. Penyerbuan ini bermula dari spekulasi liar dan provokasi hoax di media sosial yang menuduh LBH sebagai tempat persemaian ideologi komunis.

"Nah, spekuasi yang berkembang terkait pernyataan TNI ini terkesan ingin membenturkan TNI dengan BIN atau TNI dengan Polri. Kita menyayangkan para oknum yang membangun spekulasi liar seperti itu. Polri perlu mengusut tuntas juga mereka yang menyebarkan hoax untuk merusak citra institusi negara," imbuh dia.

Catatan ketiga, tambah dia, untuk meredam tensi dari persoalan ini, ada baiknya Presiden Jokowi mengundang sekaligus Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kapolri dalam rapat tertutup dan terbatas untuk mencari jalan keluar yang bijak dan efektif terkait isu senjata ini.

Perhatian utama saat ini, menurut dia adalah bagaimana menjamin rasa aman publik. Karena kelompok yang ingin merusak NKRI menghendaki situasi yang tidak aman sebagai prasyarat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.

"Sebagai penjaga NKRI, TNI, BIN, dan Polri harus bergandengan tangan dan berdiri di depan memberi jaminan keamanan bagi seluruh komponen bangsa dan negara. Selama ini kan koordinasi itu berjalan baik seperti dalam mengamankan Pilkada 2017," pungkas Boni.(Pon)