Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, menyoroti pentingnya transparansi aplikator ojek online dalam menyikapi polemik angkutan online yang tak kunjung usai.
Ia mendesak pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan, untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
"Aplikasi-aplikasi ini harus terbuka, jangan ada yang ditutupi. Misalnya, berapa sebenarnya biaya jasa yang mereka pungut? Hanya aplikator yang tahu ini," ujar Hamka dalam keterangannya, Selasa (1/7).
Baca juga:
Adian Napitupulu Muak Aturan Ojol Berubah-ubah, Siap Tantang Kemenhub Debat Terbuka
Hal itu disampaikan Hamka dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/6).
Menurut Hamka, masalah tarif dapat diselesaikan dengan keterbukaan penuh.
Ia meminta Kemenhub untuk mengaudit struktur biaya aplikator agar pendapatan yang diterima dari penumpang dan pembagiannya dapat diketahui secara transparan.
Politisi Partai Golkar ini menekankan bahwa pengemudi juga mengeluarkan modal berupa kendaraan dan tenaga, sehingga pembagian pendapatan harus mengakomodasi hal tersebut.
Baca juga:
Ia berharap Kemenhub dapat menemukan jalan keluar terbaik dan akan terus memantau serta mendorong solusi yang saling pengertian.
"Mudah-mudahan ada jalan keluar dengan baik dan kita ya selanjutnya apa yang terjadi kedepan kita akan pantau dan kita akan dorong semaksimal mungkin agar ada pengertian sama-sama," pungkasnya.
