Bongkar Rahasia Aplikator Ojol! Legislator Tuntut Transparansi Demi Keadilan Driver
Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)
Merahputih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, menyoroti pentingnya transparansi aplikator ojek online dalam menyikapi polemik angkutan online yang tak kunjung usai.
Ia mendesak pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan, untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
"Aplikasi-aplikasi ini harus terbuka, jangan ada yang ditutupi. Misalnya, berapa sebenarnya biaya jasa yang mereka pungut? Hanya aplikator yang tahu ini," ujar Hamka dalam keterangannya, Selasa (1/7).
Baca juga:
Adian Napitupulu Muak Aturan Ojol Berubah-ubah, Siap Tantang Kemenhub Debat Terbuka
Hal itu disampaikan Hamka dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/6).
Menurut Hamka, masalah tarif dapat diselesaikan dengan keterbukaan penuh.
Ia meminta Kemenhub untuk mengaudit struktur biaya aplikator agar pendapatan yang diterima dari penumpang dan pembagiannya dapat diketahui secara transparan.
Politisi Partai Golkar ini menekankan bahwa pengemudi juga mengeluarkan modal berupa kendaraan dan tenaga, sehingga pembagian pendapatan harus mengakomodasi hal tersebut.
Baca juga:
Ia berharap Kemenhub dapat menemukan jalan keluar terbaik dan akan terus memantau serta mendorong solusi yang saling pengertian.
"Mudah-mudahan ada jalan keluar dengan baik dan kita ya selanjutnya apa yang terjadi kedepan kita akan pantau dan kita akan dorong semaksimal mungkin agar ada pengertian sama-sama," pungkasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Reformasi Radikal Polri Diharap Fokus pada Perubahan Kultural, Bukan Struktural
Pemerintah Diharap Segera Ganti Status Bencana Hidrometeorologi yang Menghantam 3 Provinsi di Sumatera
DPR Blak-Blakan Soal Lemahnya Pencegahan Longsor dan Banjir, Desak Prabowo Segera 'Sikat Habis' Mafia Penebangan Liar
Pemerintah Diharap Evaluasi Mitigasi Bencana Usai Banjir Bandang Beruntun di Sumatera
DPR 'Sentil' Bima Arya Agar Pengurusan Dokumen Warga Terdampak Bencana Wajib Tanpa Biaya
DPR Kritik Keras Pejabat Minim Empati di Tragedi Banjir Sumatra