Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra Minggu (27/1) kemarin menggelar uji kelayakan atau fit and proper test bagi calon wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno di Hotel Aston Priority, Jakarta Selatan.
Fit and proper test itu berlangsung sejak pukul 13.00 hingga 20.00 WIB dengan empat penguji, yakni Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif, Peneliti LIPI Siti Zuhro, Pakar Kebijakan Publik Eko Prasodjo, dan Pengamat Politik Ubedilah Badrun.
Sementara untuk cawagubnya yakni, Ahmad Syaikhu, Agung Julianto, dan Abdurrahman Suhaimi.
Ketua Bidang Humas DPW PKS DKI Jakarta Zakaria Maulana Alif mengatakan, fit and proper test itu menguji pemahaman calon DKI 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selain RPJMD, para calon Wagub DKI juga diuji pengetahuannya tentang isu-isu yang ada di Jakarta dan bagimana solusi penyelesaiannya.
"Ya, semua dipaparkan oleh mereka ketiga orang itu. Alhamdulillah (ujian) sudah sejak siang pukul satu," kata Zakaria di lokasi, Minggu (27/1) malam.
Sayangnya, lanjut Zakaria, partainya melarang ketiga kader cawagub itu untuk berbicara ke awak media. Hal itu dilakukan untuk menghindari persaingan antar-ketiga kandidat di depan publik.
"Kita hold dulu. Bukan enggak boleh. Nanti kan mereka pasti akan bicara sehingga akhirnya mereka nanti akan menyampaikan," tuturnya.
Menurut dia, pelarangan itu hanya sementara. Nantinya, setelah uji kelayakan itu sudah berlangsung, maka mereka diizinkan kembali untuk berbincang-bincang dengan media.
"Enggak mau nanti satu sama lain, mohon maaf sekali lagi, bersaing begitu. Mohon maaf sekali lagi ya, saya enggak berprasangka, tapi ini menjaga untuk semualah," cetusnya
Rencananya setelah melakukan uji kelayakan itu, ketiga cawagub akan melaksanakan focus group discussion (FGD) atau konsultasi publik bersama beberapa tokoh. Mereka bisa memberikan masukan terkait kandidat orang nomor dua di ibu kota harus seperti apa.
"Iya ada FGD nanti. Rangkaian timeline-nya saya lupa. Sampai tanggal 3 nanti kan ada FGD kalau enggak salah. Di situ nanti berhak memberikan masukan, tokoh masyarakat juga memberikan masukan, dan segala macam," tandasnya. (Asp)
