BJ Habibie Sarankan Kepala BPPT Naik Status Setingkat Menteri

MerahPutih.Com - Status Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai lembaga pemerintah non departemen menyebabkan Kepala BPPT sulit melakukan keputusan strategis dalam bidang alih teknologi ataupun pengembangan bidang tersebut.

Kesulitan ini dapat teratasi jika Kepala BPPT masuk dalam struktur kabinet pemerintahan. Menurut BJ Habibie, Kepala BPPT masuk dalam kabinet perannya untuk menyampaikan dan menerima informasi secara langsung dalam rangka partisipasi meningkatkan daya saing, kemandirian dan kemajuan bangsa Indonesia.

"Bagaimana BPPT mau tahu permasalahannya kalau dia dengar tidak langsung, dia bukan anggota kabinet," kata Habibie usai bedah buku BPPT: Gelombang Transformasi Teknologi Nasional dalam merayakan ulang tahun ke-40 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (23/8).

Menurut Habibie selama ini BPPT hanya berperan sebagai 'second hand' dan tidak bisa berpartisipasi dalam setiap keputusan pemerintah.

"Selama BPPT bukan anggota kabinet, dia diwakili, dia hanya mendapat 'second hand' permasalahannya dan untuk penyelesaian permasalahan dia tidak diikutsertakan dianggap sebagai biasa saja. Itu salah," ujarnya.

Habibie mengatakan jika kembali ke menteri riset dan teknologi tanpa digandeng ke pendidikan tinggi maka dapat mengkoordinasikan semua yang ada di departemen-departemen masing-masing mengenai masalah yang dihadapi masa kini dan masa depan dalam memaksimalkan perannya.

"Tapi karena dia adalah kepala BPPT, dia koordinasi dengan sembarangan. Karena di BPPT ini ada manusia-manusia yang menurut penilaian saya adalah yang terbaik yang kita miliki," tuturnya.

Menurut BJ Habibie sebagaimana dilansir Antara, jika BPPT masuk dalam kabinet maka dapat langsung menerima dan menyampaikan informasi dalam rapat kabinet kepada Presiden RI.

"BPPT itu adalah mikro ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan teknologi dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) adalah makro ekonomi," tuturnya.

Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi Hatta Rajasa mengatakan jika BPPT berada di kabinet, maka pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep yang ada di BPPT itu langsung masuk dibahas di dalam kabinet.

"Bagaimana peranan BPPT ke depan di dalam meningkatkan daya saing menuju kemandirian dalam konteks pembangunan saya kira peranan itu memang harus tercermin dari struktur atau kelembagaannya," tutur Hatta yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dia mengatakan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) telah menyampaikan bahwa panitia khusus memikirkan bahwa BPPT harus memiliki level menteri apakah setingkat atau menteri nantinya.

"Saya lebih cenderung seperti dulu menterinya apa saya tidak tahu (sama dengan) kepala BPPT seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas," pungkas Hatta Rajasa.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Jaksa KPK Mendakwa Zumi Zola Terima Gratifikasi Rp44 Miliar dan Mobil Alphard