Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi menegaskan praperadilan tak berwenang mempersoalkan kewenangan penyidik KPK. Hal tersebut menjawab tudingan tim kuasa hukum Setya Novanto terkait kewenangan Ambarita Damanik sebagai penyidik.
"Karena sah dan tidak sahnya penyidik, kewenangannya bukan pada hakim praperadilan, namun pada hakim tata negara," ujar Setiadi dalam sidang lanjutan gugatan praperadilan Setnov di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (7/12).
Pada persidangan sebelumnya, kuasa hukum Setnov Ketut Mulya Arsana menyebut Damanik sebagai penyidik tak berwenang menyidik kliennya. Ketut beralasan bahwa Damanik bukan penyidik yang diperbantukan Polri atau kejaksaan.
Menurut Setiadi, argumentasi Ketut tersebut salah alamat dan tidak berdasar. Pasalnya, jelas dia, praperadilan bukan lembaga yang tepat untuk mempersoalkan kewenangan Damanik sebagai penyidik.
"Praperadilan adalah lembaga pengawasan horizontal yang terbatas dalam hal formil," tegasnya.
Sebelumnya, Ketut menyimpulkan Damanik sebagai penyidik independen. Padahal dalam aturan KPK tak ada regulasi yang mengatur tentang hal itu. Pengangkatan Damanik dinilai Ketut menyalahi UU, KUHAP, dan aturan KPK.
"Penyidikan yang dilakukan KPK tidak sah dan cacat hukum karena penyelidik dan penyidik yang ditunjuk tidak sesuai ketentuan UU," ucap Ketut.
Diketahui, agenda gugatan praperadilan Ketua Umum Partai Golkar nonaktif itu hari ini adalah mendengarkan jawaban dari KPK dan keterangan saksi dari pihak Setnov serta penyerahan barang bukti. (Pon)
Baca juga berita lainnya terkait sidang praperadilan Setya Novanto dalam artikel: Praperadilan Setnov Jilid II, KPK Bawa 4 Kardus dan 1 Koper Barang Bukti
