Bioskop 29 Juli Dibuka, Pimpinan DPRD: Keterlaluan Amat Ini

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 14 Juli 2020
Bioskop 29 Juli Dibuka, Pimpinan DPRD: Keterlaluan Amat Ini

Ilustrasi - Menparekraf pastikan bioskop terapkan protokol kesehatan (Antara/Birkom Kemenparekraf)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta mengaku kecewa dengan langkah Pemprov yang telah memberikan lampu hijau dengan mengizinkan hiburan bioskop dibuka kembali di tengah melonjaknya kasus corona di ibu kota.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani mengutarakan, proses belajar mengajar saja belum dilaksanakan. Harusnya, proses belajar di sekolah dibuka dahulu dibandingkan dengan sektor lain baik bioskop ataupun hiburan malam.

Baca Juga:

Masyarakat Senang Bioskop Dibuka Kembali, Tapi Minta Harga Tiket tidak Naik

"Ya harusnya tolak dong, gimana sih, harusnya masa bioskop buka, sekolah kan belum buka, keterlaluan amat ini," kata Zita di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (14/7).

Politikus PAN ini pun menilai, Pemprov tidak berpihak kepada masyarakat DKI. Warganya tengah sibuk memikirkan sekolah, pemerintah malah membuka bioskop.

"Ini kita lagi minta solusi ini masalah PPDB, anak yang gak mampu buat digratiskan saja belum lama dapat jawaban. Masa sudah mau buka bioskop, di mana coba keberpihakannya kepada warga yang tidak mampu," tutupnya.

Cinepolis akan menyajikan popcorn dalam kemasan khusus yang dibungkus dengan paper bag dan disajikan menggunakan nampan saat bioskop kembali dibuka pada 29 Juli 2020. (HO/Cinepolis)
Cinepolis akan menyajikan popcorn dalam kemasan khusus yang dibungkus dengan paper bag dan disajikan menggunakan nampan saat bioskop kembali dibuka pada 29 Juli 2020. (HO/Cinepolis)

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Cucu Ahmad Kurnia DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 140 Tahun 2020 tentang Pembukaan Bioskop. Dalam SK tersebut, maksimal penonton bioskop diwajibkan hanya 50 persen dari kapasitas.

Baca Juga:

Ditarik dari Bioskop, Film Horor Psikologis 'Saint Maud' Akhirnya Rilis via Streaming

Pengunjung juga wajib menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak juga wajib dilakukan, baik oleh karyawan bioskop maupun pengunjung. Pengelola bioskop juga mengharuskan menyediakan hand sanitizer.

Pengelola juga diminta untuk tidak melayani pengunjung yang datang tidak menggunakan masker.

Dengan adanya lampu hijau itu, Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) telah bersepakat pada 29 Juli 2020 bioskop mulai beroperasi kembali. (Asp)

Baca Juga:

Izin Operasional Bioskop Keluar, DPRD: Kesadaran Masyarakat Kita Rendah

#Virus Corona #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan