Bioskop 29 Juli Dibuka, Pimpinan DPRD: Keterlaluan Amat Ini

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 14 Juli 2020
Bioskop 29 Juli Dibuka, Pimpinan DPRD: Keterlaluan Amat Ini

Ilustrasi - Menparekraf pastikan bioskop terapkan protokol kesehatan (Antara/Birkom Kemenparekraf)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta mengaku kecewa dengan langkah Pemprov yang telah memberikan lampu hijau dengan mengizinkan hiburan bioskop dibuka kembali di tengah melonjaknya kasus corona di ibu kota.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani mengutarakan, proses belajar mengajar saja belum dilaksanakan. Harusnya, proses belajar di sekolah dibuka dahulu dibandingkan dengan sektor lain baik bioskop ataupun hiburan malam.

Baca Juga:

Masyarakat Senang Bioskop Dibuka Kembali, Tapi Minta Harga Tiket tidak Naik

"Ya harusnya tolak dong, gimana sih, harusnya masa bioskop buka, sekolah kan belum buka, keterlaluan amat ini," kata Zita di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (14/7).

Politikus PAN ini pun menilai, Pemprov tidak berpihak kepada masyarakat DKI. Warganya tengah sibuk memikirkan sekolah, pemerintah malah membuka bioskop.

"Ini kita lagi minta solusi ini masalah PPDB, anak yang gak mampu buat digratiskan saja belum lama dapat jawaban. Masa sudah mau buka bioskop, di mana coba keberpihakannya kepada warga yang tidak mampu," tutupnya.

Cinepolis akan menyajikan popcorn dalam kemasan khusus yang dibungkus dengan paper bag dan disajikan menggunakan nampan saat bioskop kembali dibuka pada 29 Juli 2020. (HO/Cinepolis)
Cinepolis akan menyajikan popcorn dalam kemasan khusus yang dibungkus dengan paper bag dan disajikan menggunakan nampan saat bioskop kembali dibuka pada 29 Juli 2020. (HO/Cinepolis)

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Cucu Ahmad Kurnia DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 140 Tahun 2020 tentang Pembukaan Bioskop. Dalam SK tersebut, maksimal penonton bioskop diwajibkan hanya 50 persen dari kapasitas.

Baca Juga:

Ditarik dari Bioskop, Film Horor Psikologis 'Saint Maud' Akhirnya Rilis via Streaming

Pengunjung juga wajib menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak juga wajib dilakukan, baik oleh karyawan bioskop maupun pengunjung. Pengelola bioskop juga mengharuskan menyediakan hand sanitizer.

Pengelola juga diminta untuk tidak melayani pengunjung yang datang tidak menggunakan masker.

Dengan adanya lampu hijau itu, Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) telah bersepakat pada 29 Juli 2020 bioskop mulai beroperasi kembali. (Asp)

Baca Juga:

Izin Operasional Bioskop Keluar, DPRD: Kesadaran Masyarakat Kita Rendah

#Virus Corona #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan