Reaksi BIN Ketika ICW Minta Jokowi Copot Budi Gunawan karena Kasus Djoko Tjandra

MerahPutih.com - Badan Intelijen Negara (BIN) buka suara menanggapi tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut badan yang dikomandoi Budi Gunawan itu tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan buronan Djoko Tjandra.

Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus melaksanakan koordinasi dengan lembaga intelijen dalam dan luar negeri dalam rangka memburu koruptor secara tertutup.

"Sebagaimana terjadi pada kasus penangkapan Totok Ari Prabowo dan Samadikun Hartono. Demikian juga dalam kasus Maria Pauline Lumowa yang ujung tombaknya adalah Kemenkumham," kata Wawan dalam pesan singkat kepada MerahPutih.com, Rabu (29/7).

Baca Juga:

Pengacara Sesumbar Djoko Tjandra tidak Takut Dicokok, Tapi kok Sidang Mangkir Terus?

Wawan menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam dan luar Negeri.

Selain itu, BIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga laporan BIN langsung ke Presiden serta tidak perlu disampaikan ke publik.

Kendati demikian, kata Wawan, berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 17 Tahun 2011, BIN tidak mempunyai kewenangan penangkapan baik di dalam maupun di luar negeri.

"BIN bukan lembaga penegak hukum. BIN memberikan masukan ke Presiden yang sifatnya strategis menyangkut keamanan negara," jelas dia.

Wawan mengakui BIN berwenang melakukan operasi di luar negeri. BIN juga memiliki perwakilan di luar negeri termasuk dalam upaya mengejar koruptor. Namun, tekan dia, tidak semua negara ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

"Hal ini dilakukan upaya lain. Info yang diperoleh, rata-rata para terdakwa kasus korupsi masih melakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali)," ujarnya.

Sebagaimana diketahui Djoko Tjandra saat ini juga tengah mengajukan PK. Untuk itu, kata Wawan, hal ini menjadi kewenangan yudikatif untuk menilai layak dan tidaknya pengajuan PK berdasarkan bukti baru (novum) yang dimiliki.

"Jika ada pelanggaran dalam SOP proses pengajuan PK maka ada tindakan/sanksi. BIN tidak berkewenangan melakukan intervensi dalam proses hukumnya," tutup Wawan.

Baca Juga:

Polri Selidiki Foto Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo dan Pengacaranya di Depan Private Jet

Sebelumnya ICW mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kinerja Kepala BIN, Budi Gunawan. Desakan itu disampaikan ICW karena BIN terbukti gagal dalam mendeteksi buronan kasus korupsi, Djoko Tjandra, sehingga yang bersangkutan dapat dengan mudah berpergian di Indonesia.

"Presiden Joko Widodo segera memberhentikan Kepala BIN, Budi Gunawan, jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa adanya informasi intelijen mengenai koruptor yang masuk ke wilayah Indonesia namun tidak disampaikan kepada Presiden dan penegak hukum," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Selasa (28/7). (Pon)