Bikin Kontroversi, Menag Didesak Ubah Pola Komunikasi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Oktober 2021
Bikin Kontroversi, Menag Didesak Ubah Pola Komunikasi

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat menutup puncak peringatan Hari Santri Nasional, Jumat (22/10/2021). (ANTARA/Asep Firmansyah/Youtube-Kemenag)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU), mendapat tanggapan dari koleganya.

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq, menyayangkan kompatriotnya itu dan meminta memperbaiki pola komunikasinya sehingga tidak membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan kontra produktif.

"Kita harus mengingatkan para pejabat publik agar tidak membuat pernyataan yang kontra produktif dan kontroversial. Para pejabat harus melakukan introspeksi diri bahwa pola komunikasi semacam itu jadi sangat rawan disalahpahami publik dan itu merugikan Presiden, merugikan pemerintah," kata KH Maman Imanulhaq, Senin (25/10).

Baca Juga:

Menag Yaqut Sayangkan Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' Digoreng Publik

Mestinya, kata Maman, sebagai pejabat negara, Yaqut Cholil yang akrab disapa Gus Yaqut, bisa memberikan statement yang menyejukkan di tengah upaya moderasi umat beragama di Tanah Air.

"Ini persoalan komunikasi saja. Sebagai pejabat negara yang mengayomi seluruh umat beragama di Indonesia, Menteri Agama seharusnya sadar bahwa setiap kata yang keluar dari dirinya menjadi perhatian publik," ujarnya.

Maman yang juga pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi itu, berharap agar Menteri Agama lebih berhati-hati dalam melakukan komunikasi publik walapun pihaknya memahami alibi Gus Yaqut yang menyebut bahwa ucapannya itu guna memberikan motivasi kepada para santri dan pesantren di bawah payung besar Nahdlatul Ulama (NU).

 Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq
Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq. (Foto: Antara)

"Apalagi lontaran kalimat itu dikemukakan pada forum internal keluarga besar NU. Pastinya adrenalin Gus Yaqut terpacu untuk meninggikan marwah NU. Dari redaksional yang dikatakan beliau 'hadiah untuk NU' tidak An Sich memberikan Kemenag untuk NU. NU dengan sifat inklusif serta moderat yang dimilikinya, diberikan kesempatan untuk mengelola Kemenag sehingga bisa menjadi pelindung bagi kelompok dan agama-agama lain," kata Kiai Maman menjelaskan

Maman pun mengaku mengenal dengan Gus Yaqut. Menurut Maman, Ketua GP Ansor itu punya komitmen yang luar biasa terhadap upaya moderasi umat beragama. Statement yang kemarin keluar pun tidak serta merta mendegradasi kerja-kerja yang telah dilakukannya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

"Ini hanya persoalan komunikasi saja," kata Maman. (Foto: Mauritz/Jawa Barat).

Baca Juga:

Dibanding Bikin Kontroversi, PAN Ingatkan Menag Kerja Tingkatkan Toleransi

#Kemenag #Menteri Agama #DPR # NU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
KPK Sita Rp 250 Juta dari PCNU Nias Diduga Terkait Hasil Suap di Kementerian ATR/BPN
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Oktober 2026
KPK Sita Rp 250 Juta dari PCNU Nias Diduga Terkait Hasil Suap di Kementerian ATR/BPN
Indonesia
IKUB Terbaru Tembus 77,89, Ini Tiga Dimensi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia
Indeks Kerukunan Umat Beragama 2025 mencapai 77,89, tertinggi sejak 2015. Simak skor toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan serta capaian Kemenag.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
IKUB Terbaru Tembus 77,89, Ini Tiga Dimensi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Bagikan