Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan memblokir atau menghentikan sementara transaksi rekening pasif atau rekening dormant milik masyarakat menuai sorotan.
Pengamat ekonomi Handi Risza mengingatkan, jangan sampai kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat atau bahkan melanggar hak asasi manusia. Terlebih, jika ternyata pemilik rekening tidak memiliki keterlibatan dalam tindak kejahatan apa pun.
"Kita tidak ingin kebijakan ini membuat gaduh,” kata dia kepada wartawan di Jakarta, Kamis (31/7).
Ia juga mengingatkan bahwa pemblokiran rekening dormant belum tentu efektif memberantas kejahatan keuangan.
Menurutnya, pelaku kriminal bisa saja menyiasati regulasi yang ada, termasuk dengan kembali mengaktifkan rekening tersebut.
"Justru yang perlu ditelusuri adalah rekening-rekening yang dari awal sudah terindikasi digunakan dalam aktivitas kriminal. Itu yang harus jadi fokus," jelas Handi yang juga Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri ini.
Baca juga:
Cara Nasabah Buka Rekening Yang Dibekukan PPATK Karena Tidak Aktif Dalam 3 Bulan
PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas
Data Temuan PPATK Terkait Rekening Dormant, Ribuan Merupakan Rekening Nominee
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dianalisis secara cermat dan tidak boleh sembrono.
"Rencana ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, perlu mendapat perhatian serius agar hak dan privasi pemilik rekening tetap terlindungi," ujar Handi .
Handi menekankan, pemblokiran terhadap rekening dormant tidak bisa dilakukan tanpa dasar yang jelas. Harus ada indikasi awal yang kuat dan analisa data yang valid sebelum tindakan diambil.
"Jika langkah ini ditujukan untuk mencegah praktik kejahatan keuangan seperti pencucian uang (money laundering), maka rekening yang terindikasi itu yang seharusnya diblokir. Bukan semua rekening dormant secara umum, apalagi tanpa data yang sahih," tegasnya.
Ia meminta negara harus hadir sebagai pelindung masyarakat, bukan malah menimbulkan keresahan.
“Hak atas dana tetap harus dijamin, karena pemblokiran sifatnya hanya proteksi dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang," pinta Handi. (Knu)
