Bidang Ekonomi Masih Jadi Tantangan Terbesar Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

MerahPutih.Com - Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bakal mendapat tantangan yang lumayan besar dalam bidang ekonomi. Meski dalam pidato Visi Indonesia, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan menitikberatkan pada kemudahan investasi, namun hal itu bukan solusi efektif dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Pengamat ekonomi Adhitya Wardhono PhD menyatakan tantangan ekonomi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf masih dalam skala tinggi. Sebab, ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan politik dalam negeri yang terpolarisasi.

Baca Juga: Pengamat Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019 Hanya Berkisar 4,9 Persen

"Jokowi kembali sebagai presiden untuk kedua kalinya yang didampingi Ma'ruf Amin, namun tantangan ekonomi tentu akan sangat berbeda dibandingkan periode sebelumnya," ujar Adhitya di Jember, Jawa Timur, Kamis (25/7).

Selama ini, lanjut pengajar Universitas Jember itu, kebijakan ekonomi Jokowi terkesan tidak populis, namun cukup meredam gonjangan eksternal dan global yang terus menerpa selama kepemimpinannya.

"Target utama pertumbuhan ekonomi akan tetap menjadi variabel penting mengingat target 7 persen belum tercapai, meskipun kondisi itu dapat dimaklumi karena faktor eksternal yaitu ekonomi global yang tidak stabil selama ini," tuturnya.

Jika dimaknai secara fair, katanya, pemerintah Jokowi mampu menghela ekonomi dengan selamat ditengah turbulensi ekonomi dunia meski hanya dikisaran pertumbuhan 5 persen.

"Tentunya kedepan tantangan ekonomi masih dalam skala tinggi yang di sebabkan perekonomian global belum menujukkan keseimbangan dan stabilitasnya," ucap pakar moneter ini.

Selain itu, kata Adhitya, di dalam negeri sendiri polarisasi yang sudah demikian dalam mengakibatkan aspek demokrasi menjadi kunci untuk diwaspadai dalam arti kondisi itu berimbas pada implementasi kebijakan-kebijakan perekonomian yang berorientasi pertumbuhan ekonomi.

"Dan tentunya pilihan kabinet yang tepat perlu dilakukan dengan selektif dalam aras yang dilematis. Artinya nuansa kabinet yang menekankan tokoh profesional di dalamnya (kabinet zaken) untuk mengejar ketinggalan ekonomi dan menerabas tantangan yang ada," ujarnya.

Atau Jokowi-Ma'ruf akomodatif terhadap polarisasi yang terjadi, sehingga diharapkan dapat meredam situasi dan lebih tenang dan ekonomi dapat berjalan meskipun mungkin tidak melaju dengan cepat.

Adhitya menjelaskan sektor internasional (ekspor-impor) harus menjadi perhatian utama Jokowi-Ma'ruf ke depan karena fluktuasi sektor itu masih rentan bagi ekonomi ke depan yang ditunjukkan transaksi neraca berjalan yang cenderung defisit dan artinya itu terus menekan akumulasi produk domestik bruto (PDB) selama ini.

"Terlebih belum ada kejelasan menurunnya perang dagang AS dan China, serta penolakan beberapa produk Indonesia ke Eropa," ucap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember itu.

Baca Juga: Gubernur BI Perry Warjiyo Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019 Sesuai Target

Menurutnya seharusnya bisa dipastikan bahwa salah satu cara meredam itu adalah optimalisasi pembangunan infrastuktur yang sudah secara masif dibangun selama ini. Efisiensi ekonomi dan rendahnya high-cost economy sektor manufaktur Indonesia dapat membalikkan situasi sektor perdagangan internasional Indonesia.

"Pemerintah Jokowi-Amin juga harus memastikan inflasi tetap terjaga dan tetap rendah sehingga daya beli tetap stabil. Sinkronisasi kebjakan antara pemerintah dan pemangku moneter yaitu Bank Indonesia perlu ditingkatkan untuk memastikan fluktuasi harga terjaga sesuai yang ditargetkan," katanya.

Adhitya Wardhono sebagaimana dilansir Antara menjelaskan investasi harus terus digenjot untuk memastikan kualitas pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengandalkan sektor konsumsi dan investasi, sehingga ke depan investasi akan menjadi tumpuan.

"Pekerjaan rumah Jokowi-Ma'ruf di bidang ekonomi juga terkait rendahnya tax ratio menjadi masalah dalam penerimaan APBN karena pajak masih menjadi andalan, namun tax ratio-nya masih dalam kisaran 10-11 persen, padahal idealnya pada posisi 16 persen seperti target RPJMN 2019," tutupnya.(*)

Baca Juga: Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Menkeu Sri Mulyani Tantang Jateng Lampaui Target Nasional