BGN Mulai Ubah Data Penerima MBG, Fokus Kualitas Ketimbang Kuantitas

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
BGN Mulai Ubah Data Penerima MBG, Fokus Kualitas Ketimbang Kuantitas

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari. (Foto: dok. BGN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - BADAN Gizi Nasional (BGN) memperkuat pemutakhiran dan validasi data penerima manfaat sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan gizi nasional yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan. Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menegaskan penguatan data menjadi prioritas BGN dalam memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

Data yang akurat sangat penting karena menjadi dasar bagi kami dalam menyusun kebijakan penerima manfaat.

“Tujuannya yakni memastikan intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal,” ujar Arum di Jakarta, Jumat (19/6).

Menurutnya, BGN saat ini terus melakukan pemutakhiran dan validasi data penerima manfaat secara berkelanjutan. Proses tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai indikator yang dapat menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Dalam proses refocusing program, BGN mempertimbangkan sejumlah indikator utama, antara lain ketahanan gizi, kondisi sosial ekonomi, serta akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan gizi. Indikator-indikator tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas penerima manfaat agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.

Kualitas data terus kami perbaiki agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

Agustina Arumsari, Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional



Hingga saat ini, BGN telah melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap sejumlah wilayah serta satuan pendidikan sebagai bagian dari proses validasi data penerima manfaat. Data tersebut akan terus diperbarui seiring dengan masuknya informasi dan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan secara bertahap.

Baca juga:

MBG Dihentikan Selama Libur Sekolah, Pegawai SPPG ‘Kehilangan’ Duit Insentif


Arum menambahkan proses penguatan data juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai intervensi gizi lainnya.

Dengan basis data yang semakin akurat, BGN dapat memastikan alokasi sumber daya dan anggaran dilakukan secara lebih efisien serta memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan status gizi masyarakat.

“Refocusing yang kami lakukan bukan semata-mata penyesuaian program, melainkan bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat. Karena itu, data menjadi fondasi utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan,” kata Arum.

BGN akan terus memperkuat sistem pengelolaan data dan mekanisme validasi penerima manfaat.

“İni sebagai bagian dari komitmen membangun kebijakan gizi nasional yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada kelompok yang paling membutuhkan intervensi pemerintah,” tutur dia.(knu)


Baca juga:

76 Sekolah di Jawa Dicoret dari Daftar Penerima MBG, Kok Bisa?

#Agustina Arumsari #Makan Bergizi Gratis #Badan Gizi Nasional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Kebijakan ini merupakan pengembalian pada ketentuan awal pelaksanaan program MBG.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Indonesia
MBG Jangkau 58 Juta Orang, Ribuan Dapur Malah sudah Tutup
Dapur-dapur tersebut menjadi bagian dari sistem penyediaan makanan bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
MBG Jangkau 58 Juta Orang, Ribuan Dapur Malah sudah Tutup
Indonesia
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
BGN kini sudah menutup lebih dari 2.000 dapur MBG. Alasannya karena SPPG tersebut tidak memenuhi syarat higiene.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Dana operasional sebesar Rp 3.000 menggunakan mekanisme at cost, yakni berdasarkan biaya yang dikeluarkan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Indonesia
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
BGN membuka ruang pengawasan bagi seluruh pihak, termasuk orangtua siswa, petugas posyandu, dan guru.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
Indonesia
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Efisiensi tersebut dilakukan melalui penataan penggunaan anggaran, evaluasi biaya operasional dapur, serta penguatan pengawasan keuangan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Indonesia
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Salah satu bentuk pelibatan pemerintah daerah yakni inspeksi terhadap operasional SPPG.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Indonesia
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
BGN menghentikan operasional 6.100 dapur MBG karena laporan penggunaan dana harian belum dipenuhi. Sudaryono menegaskan persoalannya bukan kekurangan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
Indonesia
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
BGN mulai menerapkan MBG prasmanan. Sebanyak 10 ribu SPPG ditargetkan rampung hingga akhir 2026.
Soffi Amira - Kamis, 29 Oktober 2026
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
Indonesia
Kepala SPPG di Cirebon dan Bogor Dipecat Imbas Keracunan Siswa
Sudaryono mengungkapkan kasus keracunan di Bogor disebabkan pembelian bahan makanan jadi.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Kepala SPPG di Cirebon dan Bogor Dipecat Imbas Keracunan Siswa
Bagikan