Alwan Ridha Ramdani
Merahputih.com - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan seluruh kelompok sasaran mendapatkan layanan secara tepat dan merata.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengatakan proses validasi saat ini dilakukan melalui rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah wakil menteri, direktur jenderal, dan pejabat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Sosial dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran. Selain integrasi data dari berbagai walidata, kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat,
ujar Sony di Jakarta, dikutip Selasa (2/6).
Verifikasi dilakukan melalui koordinasi antara Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan dengan lurah dan kepala desa.
Baca juga:
Polisi Bakal Usut Jual Beli Titik Dapur MBG, Ada Korban Rugi Rp 1,9 Miliar
Melalui mekanisme ini dilakukan pendataan serta pencocokan data ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK, termasuk para santri di pondok pesantren.
Sebagai bentuk transparansi, hasil validasi data penerima manfaat kini dapat diakses publik melalui dasbor validasidatapm.bgn.go.id.
BGN mendorong kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk aktif melakukan pengecekan data di wilayah masing-masing.
Apabila terdapat ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, maupun santri yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, informasi tersebut dapat segera disampaikan kepada BGN melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau hotline WhatsApp 0851-1139-4466.
Data penerima manfaat yang saat ini digunakan merupakan hasil pendataan awal yang dilakukan pada periode Mei hingga Juli 2024.
Saat itu, proses pengumpulan data melibatkan Babinsa dan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat Kodam sebelum diserahkan kepada tim persiapan pelaksanaan Program MBG.
Sony mengakui bahwa pada masa awal tersebut BGN masih menghadapi keterbatasan sumber daya.
Selain belum memperoleh dukungan anggaran operasional, jumlah personel BGN saat itu juga masih sangat terbatas sehingga koordinasi formal lintas instansi belum dapat dilakukan secara optimal.
Meski demikian, melalui penguatan koordinasi antarkementerian dan partisipasi aktif pemerintah daerah serta masyarakat, BGN optimistis validasi data akan menghasilkan basis data penerima manfaat yang lebih akurat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Data yang valid tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan Program MBG dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran secara tepat, merata, dan berkelanjutan. (*)
