BG Ungkap Perintah Prabowo Dalam Hakordia 2024

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 09 Desember 2024
BG Ungkap Perintah Prabowo Dalam Hakordia 2024

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang digelar di gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12) (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan (BG) mengungkapkan perintah Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan BG usai menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang digelar di gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12).

Dalam kesempatan tersebut, BG mewakili Prabowo yang sebelumnya diagendakan menjadi pembicara di Hakordia 2024.

Baca juga:

Hakordia 2024 Jadi Momentum Bersama Wujudkan Indonesia Emas

"Pada berbagai kesempatan Bapak Presiden Prabowo sudah memerintahkan kepada seluruh aparat penegak hukum (APH) jangan ragu-ragu, harus bertindak tegas di dalam memberantas korupsi," ujar BG.

Ia meyakini sinergi dan kolaborasi antara KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya serta kementerian/lembaga terkait bakal memperkuat komitmen pemberantasan korupsi.

"Perjuangan melawan korupsi tidak akan pernah selesai dan berhenti serta merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK Nawawi Pomolago mengungkapkan perasaannya terkait ketidakhadiran Prabowo dalam acara yang digelar lembaga antirasuah.

"Kami memahami kesibukan Bapak presiden sehingga belum bisa hadir langsung dalam peringatan Hakordia pada hari ini," ujar Nawawi.

Baca juga:

Prabowo tak Hadiri Hakordia di KPK, BG Diutus Mewakili

Meski tidak hadir, ia meyakini Prabowo berkomitmen dalam memperkuat pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga antirasuah ke depan.

"Namun demikian kami percaya komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi dengan asta citanya tetap menjadi acuan KPK dalam melaksanakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kedepan," kata Nawawi. (Pon)

#Hakordia #KPK #Budi Gunawan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Operasi Senyap ke-8 KPK Tahun 2025
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menambah daftar pejabat negara yang terjaring operasi senyap lembaga antirasuah sepanjang tahun 2025
Wisnu Cipto - 1 jam, 11 menit lalu
OTT Bupati Lampung Tengah, Operasi Senyap ke-8 KPK Tahun 2025
Indonesia
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Tiba di Gedung KPK
Bupati Lampung Tengah di markas antirasuah pada pukul 20.18 WIB, setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penindakan KPK.
Wisnu Cipto - 1 jam, 15 menit lalu
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Tiba di Gedung KPK
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Indonesia
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Aktivitas ilegal pembalakan hutan disinyalir menjadi faktor utama penyebab bencana banjir besar Aceh dan Sumater dalam beberapa waktu terakhir.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Indonesia
Deputi KPK Diterjunkan Kawal Donasi & Anggaran Bencana Sumatera Biar Tidak Dikorupsi
Banyaknya kementerian dan lembaga yang membuka ruang donasi masyarakat untuk bencana alam di tiga provinsi itu menjadi alasan KPK turun tangan.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Deputi KPK Diterjunkan Kawal Donasi & Anggaran Bencana Sumatera Biar Tidak Dikorupsi
Indonesia
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Per 28 Agustus 2025, KPK menyatakan bahwa penyidikan kasus digitalisasi SPBU telah memasuki tahap akhir
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Indonesia
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Tim itu merupakan bagian dari penelusuran KPK atas kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji di Kementerian Agama.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Indonesia
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
KPK mengumumkan dugaan korupsi proyek Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Desember 2025
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
Indonesia
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Masa pencegahan Gus Yaqut dkk berlaku enam bulan, sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Indonesia
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Fokus utama penyidik KPK pada akurasi dan keselarasannya dengan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan RK ke lembaga antirasuah
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Bagikan