Besok Ombudsman Panggil Bina Marga DKI dan APJATEL

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 17 Oktober 2019
Besok Ombudsman Panggil Bina Marga DKI dan APJATEL

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho (Ombudsman.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya akan memanggil pihak Dinas Bina Marga Pemprov DKI dan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Jumat (18/10) besok. Mereka dipanggil terkait pemotongan kabel serat optik di sejumlah kawasan Ibu Kota.

"Ternyata mereka bisanya hari Jumat. harusnya Rabu kemarin, tapi minta diulur hari Jumat," Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho di Jakarta, Kamis (17/10).

Baca Juga

Dituding Sepihak Potong Kabel Optik, Pemprov DKI Rangkul APJATEL

Ombudsman sudah memanggil kedua pihak itu untuk mendengarkan akar persoalan yang tengah membelitnya.

"Kita sudah laukan pemanggilan secara terpisah, Bina Marga dan APJATELnya, versi masing-masing sudah kita dengar," tuturnya.

Ilustrasi fiber optik (ilmuwebsite.com)

Alasan Ombudsman melayangkan panggilan karena diduga kedua belah pihak Baik Bina Marga maupun APJATEL sama-sama tidak menjalankan Pergub 195 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Jaringan Utilitas.

"Karena dua-duanya melakukan kesalahan. Pemprov DKI selama lima tahun tidak membangun mainhall sama ducting. Terus ke dua dari pihak APJATEL sendiri sebelumnya Pergub itu kan sudah ada. Mereka tidak cukup berusaha memindahkan infrastruktur mereka yang ada di udara ke bawah tanah.

Baca Juga

Anies Sebut Penyebab Banjir Kuningan karena Kabel Optik

Dalam pertemuan Jumat nanti, Ombudsman bakal menjadi penengah antara APJATEL dan Dinas Bina Marga. Mereka diharap membuat rencana kerja bersama.

"Pertemukan, yaitu agendanya membuat rencana kerja bersama terkait pemindahan utilitas udara sampai bulan Desember 2019, dan rencana kerja di 2020," tutup Teguh. (Asp)

#KabelHDMI #Patung Kawat Dan Kabel #Ombudsman
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Keadilan Restorative Hanya Buat Tindak Pidana Ringan, Tapi Korban Harus Diperhatikan
Pemberian keadilan restoratif perlu dibatasi hanya untuk tindak pidana yang ringan, dimediasi oleh mediator bersertifikat, dan hasil kesepakatannya disahkan oleh jaksa atau hakim.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
Keadilan Restorative Hanya Buat Tindak Pidana Ringan, Tapi Korban Harus Diperhatikan
Indonesia
Tom Lembong Adukan Auditor BPKP ke Ombudsman, Ingin Evaluasi Hasil Audit Kerugian di Kasus Impor Gula
Tom meyakini hasil audit BPKP dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan yang sempat menyeret namanya membutuhkan evaluasi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Tom Lembong Adukan Auditor BPKP ke Ombudsman, Ingin Evaluasi Hasil Audit Kerugian di Kasus Impor Gula
Indonesia
DPR Desak Mendes Batalkan Pemecatan Ribuan Pendamping Desa Patuhi Putusan Ombudsman
Ombudsman menyatakan pemecatan terhadap ribuan tenaga pendamping profesional di lingkungan Kemendes PDT cacat administrasi.
Wisnu Cipto - Minggu, 03 Agustus 2025
DPR Desak Mendes Batalkan Pemecatan Ribuan Pendamping Desa Patuhi Putusan Ombudsman
Indonesia
Ombudsman Sebut Badai Anggaran Hantam Program Makan Bergizi Gratis
Yeka mengutip pernyataan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat koordinasi yang menjamin bahwa kendala anggaran dan pembayaran terkait program MBG tidak akan terjadi lagi
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
Ombudsman Sebut Badai Anggaran Hantam Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Ombudsman Minta Pemerintah Beri Kepastian Pengangkatan CASN 2024 Secara Hukum
Dikabarkan sebanyak 207 instansi dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan dengan alasan penataan formasi, pembaharuan administrasi, dan sebagainya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Maret 2025
Ombudsman Minta Pemerintah Beri Kepastian Pengangkatan CASN 2024 Secara Hukum
Indonesia
Anggaran Dipangkas Rp 91,6 M, Ketua Ombudsman Keluhkan Tak Bisa Capai Target Kerja 2025
Ombudsman memakai anggaran senilai Rp 127.254.496.000 atau 49,79 persen guna belanja gaji dan tunjangan pegawai.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 Februari 2025
Anggaran Dipangkas Rp 91,6 M, Ketua Ombudsman Keluhkan Tak Bisa Capai Target Kerja 2025
Indonesia
Ombudsman Mulai Telisik Dugaan Maladministrasi Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan
Lalu ada satu pembiaran karena keterbatasan infrastruktur
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Januari 2025
Ombudsman Mulai Telisik Dugaan Maladministrasi Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan
Infografis
Seniat Itu! Ada Pagar Misterius Sepanjang 30 KM Di Laut Tangerang, Ini Faktanya
Viral! Pagar misterius terbentang 30 kilometer di laut Kabupaten Tangerang, Banten. Berbagai instansi pemerintah tak bisa memastikan siapa pemilik pagar tersebut. Ombudsman pun turun tangan untuk mengecek hal ini. Keberadaan pagar itu diketahui dari laporan warga ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. DKP telah berkali-kali investigasi, tetapi pagar terus bertambah.
Wiwit Purnama Sari - Kamis, 09 Januari 2025
Seniat Itu! Ada Pagar Misterius Sepanjang 30 KM Di Laut Tangerang, Ini Faktanya
Indonesia
Ombudsman: Picu Ketimpangan Kualitas Pendidikan jika Sistem Zonasi PPDB Dihapus
Ombudsman menyarankan pemerintah fokus menyelesaikan akar masalah pendidikan nasional dibanding mengganti sistem PPDB.
Frengky Aruan - Minggu, 24 November 2024
Ombudsman: Picu Ketimpangan Kualitas Pendidikan jika Sistem Zonasi PPDB Dihapus
Indonesia
Ombudsman Sarankan Bantuan Pangan Beras 10 Kg Diberikan dan Disalurkan Tiap Bulan
Dengan pemberian bantuan pangan setiap bulan, secara otomatis pemerintah telah menjaga agar angka kemiskinan tidak bertambah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 Juni 2024
Ombudsman Sarankan Bantuan Pangan Beras 10 Kg Diberikan dan Disalurkan Tiap Bulan
Bagikan