Besok, Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan Kepala BSSN
DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)
MerahPutih.com - Komisi I DPR RI bakal memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian pada Kamis (27/6).
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan lebih dalam kepada Budi Arie dan Hinsa terkait gangguan server Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan siber ransomware.
Baca juga:
Komisi I DPR Cecar Menkominfo Potensi Starlink Bunuh Provider Lokal
"Jadi, Kamis insyaAllah kita akan panggil. Baik Kominfo dan juga BSSN. Jadi Menkominfo beserta perangkat, dan BSSN," kata Meutya kepada wartawan, Rabu (26/6).
Politikus Golkar ini menuturkan, panggilan itu dilayangkan lantaran penjelasan Kominfo dan BSSN terkait gangguan server PDN beberapa waktu lalu kurang komprehensif.
"Jadi ini penjelasan pemerintah menurut kami belum utuh. Kemarin kan masih singkat. Perlu ada pendalaman untuk kemudian putuskan sikap kita seperti apa," ujar Meutya.
Sebelumnya Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi PDI-P TB Hasanuddin, menilai BSSN dan Kemenkominfo adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa serangan siber tersebut. Sebab, keduanya berperan mengamankan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi pemerintah.
Baca juga:
Raker Menteri ATR/BPN dengan Komisi II DPR bahas Anggara Tahun 2025
Selain meminta pertanggungjawaban, Hasanudin juga menyoroti kinerja BSSN sebagai pengawal utama gerbang siber di lingkungan pemerintah sesuai amanat Perpres 28 Tahun 2021.
Adanya peretasan itu, kata dia, menimbulkan pertanyaan soal apa saja kerja yang sudah dilakukan lembaga tersebut sehingga peretas bisa memasuki server vital milik pemerintah.
“Ini potensi kebocoran data warga negara seluruh Indonesia, tidak bisa dianggap enteng,” kata Hasanudin dalam keterangannya, Selasa (25/6). (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan