Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pertemuan antara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pimpinan MPR beberapa waktu lalu menuai kritik. Pasalnya, dua dari pimpinan MPR, Zulkifli Hasan dan Jazilul Fawaid, menjadi pihak yang berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani KPK.
Kritik soal pertemuan tersebut salah satunya datang dari Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. Fickar menilai pimpinan lembaga antirasuah tak lagi memperdulikan etika.
Baca Juga:
Pimpinan KPK ke Nurhadi: Bersembunyi Hanya Menambah Keruwetan Sendiri
"Ini sudah kacau, para penyelenggara negara terutama para komisioner KPK sudah menyampingkan etika bahkan ketentuan UU,"kata Fickar saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/3).
Fickar mengaku pesimistis dengan KPK di bawah komando Firli Bahuri. Apalagi, sejak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Desember 2019 lalu, tak ada gebrakan berarti yang ditunjukan Firli Cs.
"Kita mulai hopeless dengan KPK sekarang," ujar Fickar.
Zulkifli Hasan merupakan saksi terkait kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014 yang menjerat eks Gubernur Riau Annas Maamun. KPK memandang Zulhas, sapaan karibnya, merupakan pihak yang mengetahui langsung perihal alih fungsi hutan tersebut.
Sementara Jazilul diduga turut menerima uang dalam kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016. Dalam surat permohonan Justice Collaborator (JC) eks Politikus PKB, Musa Zainuddin, dikatakan bahwa Jazilul selaku Sekretaris Fraksi PKB menerima uang sejumlah Rp6 miliar.
Jazilul juga pernah diperiksa sebagai saksi terhadap kasus suap dana hibah yang menjerat eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.
Baca Juga:
Dua Adik Ipar Nurhadi Batal Diperiksa KPK, Minta Dijadwal Ulang
Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, disebutkan bahwa pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun.
Ada pun Pasal 65 UU yang sama mengatur mengenai ketentuan pidana jika terdapat pelanggaran. "Setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun,".(Pon)
Baca Juga:
