Bertemu Ketum PKS, AHY Curhat Jadi Korban Kudeta

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 22 April 2021
Bertemu Ketum PKS, AHY Curhat Jadi Korban Kudeta

Pertemuan Demokrat dan PKD, di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (22/4/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.

Keduanya menyinggung isu Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) yang beberapa waktu lalu menjadi sorotan.

AHY mengaku senang mendapat kunjungan balasan dari Partai Keadilan Sejahtera.

Baca Juga:

Kubu AHY: Di Bulan Puasa, Gerombolan Moeldoko Bohong Lagi!


Secara tidak langsung, AHY menganggap kunjungan dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan jajaran sebagai bentuk dukungan moril.

"Saya juga tadi senang mendapatkan secara moril dukungan dan ucapan selamat tentunya dari teman-teman PKS atas situasi yang telah dihadapi dan dilalui oleh Partai Demokrat 3 bulan terakhir ini," kata AHY dalam jumpa persnya di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (22/4).

Putera sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sekaligus menegaskan bahwa Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya berhasil bertahan dari kudeta.

"Akhirnya kami bisa mempertahankan kedaulatan, kehormatan dan eksistensi Partai Demokrat ini," ujarnya.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dok ANTARA
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dok ANTARA


Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan bahwa PKS adalah partai pertama yang memberi dukungan ketika Demokrat kepemimpinan AHY hendak diambil alih.

"PKS adalah partai yang pertama yang menyampaikan dukungan kepada kami dan sangat menyayangkan kenapa bisa terjadi situasi seperti kemarin di awal Februari," ujar Herzaky.

Baca Juga:

Soal Reshuffle Kabinet, Ini Arahan AHY untuk Demokrat

Dalam pertemuan itu, Herzaky mengungkapkan bahwa AHY berterima kasih atas dukungan moril tersebut.

Bagi PKS, kata Herzaky, isu kudeta bukan semata isu sesama di luar pemerintahan. Tetapi, hal yang tidak dapat dibenarkan dalam demokrasi.

"Itu merupakan bentuk abuse of power yang akan sangat mengganggu demokrasi Indonesia jika dibiarkan terus berlangsung," tutup AHY. (Knu)

Baca Juga:

Kata Anak Buah AHY soal Pendaftaraan Logo Demokrat ke Dirjen KI

#Partai Demokrat #PKS
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
PKS mendesak Pemprov DKI menjual saham PT Delta Djakarta. Kepemilikan saham bir dinilai tidak pantas secara etika publik dan berisiko bagi masyarakat.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
Indonesia
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
BPS mencatat angka pernikahan di Indonesia terus menurun dan terendah dalam satu dekade. PKS soroti faktor ekonomi dan perubahan sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Marsinah mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusli menilai, negara mulai menghargai buruh.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Bagikan