Bertemu Ketum PKS, AHY Curhat Jadi Korban Kudeta

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 22 April 2021
Bertemu Ketum PKS, AHY Curhat Jadi Korban Kudeta

Pertemuan Demokrat dan PKD, di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (22/4/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.

Keduanya menyinggung isu Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) yang beberapa waktu lalu menjadi sorotan.

AHY mengaku senang mendapat kunjungan balasan dari Partai Keadilan Sejahtera.

Baca Juga:

Kubu AHY: Di Bulan Puasa, Gerombolan Moeldoko Bohong Lagi!


Secara tidak langsung, AHY menganggap kunjungan dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan jajaran sebagai bentuk dukungan moril.

"Saya juga tadi senang mendapatkan secara moril dukungan dan ucapan selamat tentunya dari teman-teman PKS atas situasi yang telah dihadapi dan dilalui oleh Partai Demokrat 3 bulan terakhir ini," kata AHY dalam jumpa persnya di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (22/4).

Putera sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sekaligus menegaskan bahwa Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya berhasil bertahan dari kudeta.

"Akhirnya kami bisa mempertahankan kedaulatan, kehormatan dan eksistensi Partai Demokrat ini," ujarnya.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dok ANTARA
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dok ANTARA


Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan bahwa PKS adalah partai pertama yang memberi dukungan ketika Demokrat kepemimpinan AHY hendak diambil alih.

"PKS adalah partai yang pertama yang menyampaikan dukungan kepada kami dan sangat menyayangkan kenapa bisa terjadi situasi seperti kemarin di awal Februari," ujar Herzaky.

Baca Juga:

Soal Reshuffle Kabinet, Ini Arahan AHY untuk Demokrat

Dalam pertemuan itu, Herzaky mengungkapkan bahwa AHY berterima kasih atas dukungan moril tersebut.

Bagi PKS, kata Herzaky, isu kudeta bukan semata isu sesama di luar pemerintahan. Tetapi, hal yang tidak dapat dibenarkan dalam demokrasi.

"Itu merupakan bentuk abuse of power yang akan sangat mengganggu demokrasi Indonesia jika dibiarkan terus berlangsung," tutup AHY. (Knu)

Baca Juga:

Kata Anak Buah AHY soal Pendaftaraan Logo Demokrat ke Dirjen KI

#Partai Demokrat #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Olahraga
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
PBV Paja One menjadi juara AHY Cup 2026 di Jakarta Timur. AHY mendorong kompetisi voli ini berlanjut sebagai wadah pembinaan dan pencarian atlet muda.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
Bagikan