Bertemu Ketua KPU Arief Budiman, 2 Komisioner KPUD Makassar Positif COVID-19

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2020
Bertemu Ketua KPU Arief Budiman, 2 Komisioner KPUD Makassar Positif COVID-19

Ketua KPU Arief Budiman. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar M Faridl Wajdi dan anggota KPU Kota Makassar Endang Sari dikonfirmasi positif tertular COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan.

Komisioner KPU Kota Makassar Gunawan Mashar menegaskan, koleganya dalam keadaan baik dan menjalani isolasi mandiri.

"Keduanya saat ini baik dan tampak sehat, tanpa ada gejala. Bahkan tetap melakukan aktivitas harian seperti olah raga," kata Gunawan.

Baca Juga:

Perusahaan Global Jajaki Pengadaan Vaksin COVID-19 Buat Indonesia

KPU Kota Makassar berharap, untuk pihak lain yang ada interaksi dengan para komisioner KPU tersebut, segera memeriksakan diri demi kesehatan dan keselamatan kita bersama.

Setelah hasil pemeriksaan COVID-19 keluar, Kantor KPU Makassar disterilkan dan seluruh staf dan komisioner untuk sementara bekerja dari rumah sert kerja-kerja tahapan pelaksanaan pilkada dikoordinasikan melalui virtual atau secara daring.

Kantor KPUD Makassar
Kantor KPUD Makassar. (Foto: Antara).

Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman bersama rombongan pada 18 September 2020 melakukan kunjungan kerja di Kota Makassar, termasuk mengunjungi Kantor KPU Makassar dan KPU Sulsawesi Selatan dan santap siang bersama komisioner KPU setempat.

Sesampainya di Jakarta, Arief menjalani pemeriksaan dan dikonfirmasi positif tertular COVID-19. Pemeriksaan pun kemudian dilakukan pada orang-orang yang pernah melakukan kontak erat dengan Arief.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ketua KPU Sulawesi Selatan Faisal Amir pada 19 September 2020, dikonfirmasi positif tertular COVID-19 dan langsung dirawat di RSUP Wahidin Sudirohusodo.

Baca Juga:

Bawaslu Janji Awasi Ketat Kampanye di Media Sosial

#KPU #Komisioner KPU Arief Budiman #Pilkada Serentak
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Bagikan