Bersyukur M Taufik Keluar dari Gerindra, Desmond: Dia Tidak Ada Prestasinya

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 02 Juni 2022
Bersyukur M Taufik Keluar dari Gerindra, Desmond: Dia Tidak Ada Prestasinya

Mohamad Taufik ketika diwawancarai awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/6). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mohammad Taufik dikabarkan akan hengkang dari partai Gerindra. Taufik dikabarkan bakal berlabuh ke Partai NasDem.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa bersyukur M Taufik pergi dari partai besutan Prabowo Subianto ini

Baca Juga

Gerindra Ancam Pecat M Taufik Bila Terbukti Dukung Airin di Pilgub Jakarta

"Bersyukur kita. Bersyukur dia pindah agar NasDem tahu gimana Taufik. Ya, dia tidak ada prestasinya," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).

Menurut Desmond, rencana M. Taufik keluar dari Partai Gerindra lantaran tak menerima keputusan DPP melengserkannya dari posisi wakil ketua DPRD DKI Jakarta.

"Dia tidak nyaman karena diganti, karena kita lihat dia tidak beres urus partai," ujarnya.

Baca Juga

M Taufik Diisukan Pindah Partai, Ketua Fraksi Gerindra: Jangan Didoain

Sebelumnya, M Taufik mengungkapkan kemungkinannya berpindah partai. Salah satu parpol yang menjadi pilihan yakni NasDem. Taufik menjelaskan alasan mengapa ia ingin pindah ke partai besutan Surya Paloh tersebut.

Ia mengatakan, NasDem memiliki arah untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. (Pon)

Baca Juga

M. Taufik Berencana Mundur dari DPRD DKI Jakarta

#Partai Gerindra #Taufik Gerindra #Politikus Partai Gerindra M Taufik # Desmond J. Mahesa #Partai Politik #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Bagikan