Pilpres 2019

Berkarya "Jual" Soeharto, Pengamat Peringatkan Jangan Sampai Bangunkan Macan Tidur

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 02 Desember 2018
  Berkarya

Pengamat Politik Karyono Wibowo (Screenshot youtube.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, rencana Partai Berkarya mempermasalahkan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah ke meja hukum hanya gertakan semata.

Menurut dia, pernyataan Ahmad Basarah yang menyebut Soeharto sebagai guru korupsi justru dimanfaatkan Partai Berkarya untuk mendompleng popularitas.

"Partai Berkarya memang perlu memanfaatkan masalah ini untuk menaikkan popularitas dengan cara memelihara polemik ini dengan memainkan psikologi politik agar isu ini direspon dan menggelinding terus. Karenanya, belum tentu upaya membawa kasus ini ke ranah hukum dilakukan secara serius, meskipun Tomy Soeharto sudah angkat bicara," kata Karyono di Jakarta, Minggu (2/12).

Dalam konteks ini, kata Karyono, sah-sah saja menjual nama Soeharto untuk meraup dukungan publik dalam kontestasi pemilu 2019.

Ketua Umum Partai Berkarya bersama para pengurus pusat
Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto bersama pengurus pusat Partai. FOTO/Istimewa

Namun demikian, dia mengingatkan agar Partai Berkarya berhati-hati karena sewaktu-waktu kekuatan anti orba akan muncul seketika, dan hal itu sangat dimungkinkan karena ingatan kolektif masyarakat masih sangat terbuka terkait rezim orba.

"Kalau mau menjual Soeharto sebagai strategi marketing politik silahkan saja, tetapi jangan sampai membangkitkan macan tidur. Karena sebagian besar masyarakat masih mengingat rekam jejak rezim Soeharto. Kekuatan silent majority ini sewaktu-waktu bisa terbangun kesadaran kolektif untuk melawan kebangkitan orde baru," terangnya.

Untuk diketahui Capres Prabowo Subianto menyebut korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium empat. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo pada acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura beberapa hari lalu.

Atas pernyataan tersebut, Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut Soeharto sebagai guru korupsi dengan merujuk pada Pasal 4 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kontroversi "Guru Korupsi" Karding: Tampang Sederhana Tidak Jadi Pembelaan

#Partai Berkarya #Tommy Soeharto #Presiden Soeharto #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Keluarga Besar Nyatakan Tak Merasa Dendam
Sebagai bentuk syukur, keluarga berencana melakukan ziarah ke makam Soeharto di Astana Giribangun
Angga Yudha Pratama - Senin, 10 November 2025
Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Keluarga Besar Nyatakan Tak Merasa Dendam
Indonesia
NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada
Ia menanggapi polemik dengan menyerukan objektivitas, mengakui kontribusi pembangunan serta kekurangan era Orde Baru.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Bagikan