Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Beras dan Minyak Goreng Mulai Naik, Pemerintah Diminta Kendalikan Harga Sembako

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 20 Februari 2026
Beras dan Minyak Goreng Mulai Naik, Pemerintah Diminta Kendalikan Harga Sembako

Ilustrasi (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah diharap bisa menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok saat bulan suci Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan pasokan serta mencegah lonjakan harga yang berpotensi membebani daya beli masyarakat di tengah momentum hari besar keagamaan.

Komisi VI DPR RI menjadikan pengawasan terhadap sembilan bahan pokok (sembako), seperti beras, minyak goreng, dan gula, sebagai prioritas utama. Koordinasi intensif terus berjalan dengan berbagai mitra kerja guna mengantisipasi anomali harga yang kerap terjadi setiap tahunnya.

Baca juga:

Keluhan Warga Haji Nawi Viral, Pramono Bakal Evaluasi Izin Lapangan Padel di Jakarta

“Artinya, janganlah kalaupun itu kenaikan, tapi jangan itu memaksa masyarakat,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, Kamis (19/2).

Selain pengawasan di tingkat pusat, legislator juga melakukan peninjauan langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Langkah jemput bola ini dilakukan untuk memvalidasi data harga di pasar tradisional dan memastikan kebijakan intervensi pemerintah berjalan tepat sasaran.

Hasil dari pemantauan lapangan dan koordinasi tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada pemerintah. DPR RI berkomitmen memberikan arahan teknis mengenai langkah-langkah strategis untuk menahan laju inflasi pangan selama masa puncak konsumsi masyarakat.

Baca juga:

Jadwal Imsak Medan Hari Ini, Waktu Sahur, Buka Puasa Lengkap

“Nah, setelah itu kita akan menyampaikan kepada mitra kerja kita apa yang mereka harus lakukan, apa yang mereka harus bantu, apa yang mereka harus support, agar harga selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran tidak naik signifikan,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

#Sembako #Paket Sembako #Harga Sembako #DPR #DPR RI #Data Pangan #Stok Pangan #Harga Pangan #Komoditas Pangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Berita Foto
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Indonesia
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
JPPR meminta agar DPR segera merevisi UU Pemilu. Sebab, Pemilu 2029 bisa berjalan inkonstitusional.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
Bagikan