Bencana di Jabar Bikin Pemda Kesulitan Lalukan Efisiensi Anggaran


Foto udara banjir menggenangi Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025) (ANTARA/HO-BNPB)
MerahPutih.com - Bencana banjir, tanah longsor, sampai angin kencang melanda Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon yang menyebabkan ribuan rumah terendam banjir atau mengalami kerusakan dengan hampir 7.000 jiwa terdampak.
Kepungan bencana hidrometeorologi di Jawa Barat, membuat angka efisiensi anggaran daerah di Jabar untuk dialihkan pada berbagai pos untuk kesejahteraan masyarakat, belum final dan masih dinamis.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Pemprov Jawa Barat melakukan pergeseran anggaran dengan menyesuaikan visi-misi kepala daerah, serta situasi terkini di lapangan.
Di mana sebelumnya angka efisiensi Pemprov Jabar menurut Gubernur Dedi Mulyadi adalah sebesar Rp 5,4 triliun.
Baca juga:
Gubernur Diminta Awasi Efisiensi Anggaran Daerah, Mendagri: Ini Ujian Kualitas
"Terutama dampak bencana Itu bisa langsung dieksekusi di pergeseran (tanpa menunggu APBD Perubahan). Penanganan yang ada direalokasi langsung dengan dipayungi Peraturan Gubernur sesuai Surat edaran dari Menteri Dalam Negeri jadi tidak perlu menunggu perubahan. Jadi sampai saat ini angkanya dinamis," kata Herman.
Efisiensi anggaran sendiri, dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan untuk akuntabel, dengan menyelaraskan keinginan untuk progresif dan tetap mitigatif.
"Kami coba selaraskan, tidak bisa juga progresif kemudian kita tidak hati-hati. Karenanya kami menyiapkan budget lebih untuk inspektorat demi melakukan pengawalan," katanya.
Bahkan, kata ia, Gubernur sudah menginisiasi untuk kerjasama dengan BPKP sehingga hasil dari efisiensi yang kemudian direalokasi nanti sebelum pencairan Itu akan direview dulu oleh auditor agar aman.
"Ya progresif tapi mitigatif," ujarnya.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengalihkan belanja tidak penting menjadi belanja yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai esensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp 6 triliun pada tahun ini.
Efisiensi di Jawa Barat akan mengalihkan belanja pesta dan hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, sesuai kebutuhan masyarakat. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah

Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp 50 Juta Tuai Kritik, Dituding Abaikan Efisiensi Anggaran

Pemerintah Amankan Pakaian Bekas Balpres Senilai Rp 112 Miliar

Belanja Negara Tahun 2026 Tembus Rp 3.700 Triliun! Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Berlangsung

Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?

Jawa Barat Masih Jadi Pilihan Investasi Terbesar di Indonesia

[HOAKS atau FAKTA]: Wakil Ketua DPRD Ono Surono Didemo Massa karena Ingin Pecah Jabar Jadi 5 Provinsi
![[HOAKS atau FAKTA]: Wakil Ketua DPRD Ono Surono Didemo Massa karena Ingin Pecah Jabar Jadi 5 Provinsi](https://img.merahputih.com/media/a5/e1/a3/a5e1a36849af63eb0bc8bbcdc8846fc6_182x135.png)
PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun

3 Orang Meninggal di Pesta Rakyat Syukuran Pernikahan Putra Dedi Mulyadi dengan Wabup Garut

Wagub Rano Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp 91,86 triliun
