Bencana di Jabar Bikin Pemda Kesulitan Lalukan Efisiensi Anggaran

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 17 Maret 2025
Bencana di Jabar Bikin Pemda Kesulitan Lalukan Efisiensi Anggaran

Foto udara banjir menggenangi Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025) (ANTARA/HO-BNPB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bencana banjir, tanah longsor, sampai angin kencang melanda Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon yang menyebabkan ribuan rumah terendam banjir atau mengalami kerusakan dengan hampir 7.000 jiwa terdampak.

Kepungan bencana hidrometeorologi di Jawa Barat, membuat angka efisiensi anggaran daerah di Jabar untuk dialihkan pada berbagai pos untuk kesejahteraan masyarakat, belum final dan masih dinamis.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Pemprov Jawa Barat melakukan pergeseran anggaran dengan menyesuaikan visi-misi kepala daerah, serta situasi terkini di lapangan.

Di mana sebelumnya angka efisiensi Pemprov Jabar menurut Gubernur Dedi Mulyadi adalah sebesar Rp 5,4 triliun.

Baca juga:

Gubernur Diminta Awasi Efisiensi Anggaran Daerah, Mendagri: Ini Ujian Kualitas

"Terutama dampak bencana Itu bisa langsung dieksekusi di pergeseran (tanpa menunggu APBD Perubahan). Penanganan yang ada direalokasi langsung dengan dipayungi Peraturan Gubernur sesuai Surat edaran dari Menteri Dalam Negeri jadi tidak perlu menunggu perubahan. Jadi sampai saat ini angkanya dinamis," kata Herman.

Efisiensi anggaran sendiri, dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan untuk akuntabel, dengan menyelaraskan keinginan untuk progresif dan tetap mitigatif.

"Kami coba selaraskan, tidak bisa juga progresif kemudian kita tidak hati-hati. Karenanya kami menyiapkan budget lebih untuk inspektorat demi melakukan pengawalan," katanya.

Bahkan, kata ia, Gubernur sudah menginisiasi untuk kerjasama dengan BPKP sehingga hasil dari efisiensi yang kemudian direalokasi nanti sebelum pencairan Itu akan direview dulu oleh auditor agar aman.

"Ya progresif tapi mitigatif," ujarnya.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengalihkan belanja tidak penting menjadi belanja yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai esensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp 6 triliun pada tahun ini.

Efisiensi di Jawa Barat akan mengalihkan belanja pesta dan hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, sesuai kebutuhan masyarakat. (*)

#Efisiensi Anggaran Pemerintah #Jawa Barat #APBD
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Selebgram Lisa Mariana dan Pria Bertato Tersangka Peredaran 3 Video Mesum
Hasil gelar perkara menunjukkan bahwa kedua tersangka secara sadar melakukan perekaman terhadap aktivitas asusila
Wisnu Cipto - Selasa, 11 November 2025
Selebgram Lisa Mariana dan Pria Bertato Tersangka Peredaran 3 Video Mesum
Indonesia
Bencana Alam di Ciamis Terjadi di 12 Titik pada Minggu, Paling Banyak Tanah Longsor
Bencana hidrometeorologi terjadi di Ciamis menyusul cuaca ekstrem berupa hujan deras dalam beberapa hari belakangan.
Frengky Aruan - Senin, 10 November 2025
Bencana Alam di Ciamis Terjadi di 12 Titik pada Minggu, Paling Banyak Tanah Longsor
Indonesia
Di Jawa Barat, Terpidana di Bawah 5 Tahun Akan Dihukum Kerja Sosial Agar Produktif
Pemerintah Daerah akan menyediakan fasilitas dan ruang sosial bagi terpidana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan di lingkungan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 November 2025
Di Jawa Barat, Terpidana di Bawah 5 Tahun Akan Dihukum Kerja Sosial Agar Produktif
Indonesia
Bakal Jadi Tempat Maintenance Pesawat Milik Kementerian, Bandara Kertajati Disuntik Modal Rp 100 Miliar
BIJB Kertajati dioptimalkan untuk fasilitas pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) atau pemeliharaan, perbaikan dan pembongkaran, bagi segala jenis pesawat baik komersil maupun pertahanan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Bakal Jadi Tempat Maintenance Pesawat Milik Kementerian, Bandara Kertajati Disuntik Modal Rp 100 Miliar
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Ramai Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Dedi Umumkan Posisi Kas Umum Daerah Tiap Pekan
Dedi petang ini mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, detail sampai rupiah terkecil.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Ramai Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Dedi Umumkan Posisi Kas Umum Daerah Tiap Pekan
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Dewan Gerindra Desak BPKN Selidiki Temuan Sumber Air Aqua dari Sumur Bor di Subang
Temuan bahwa sumber air Aqua di Subang berasal dari sumur bor, bukan mata air pegunungan sebagaimana diklaim, merupakan persoalan serius.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Dewan Gerindra Desak BPKN Selidiki Temuan Sumber Air Aqua dari Sumur Bor di Subang
Indonesia
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Jika terbukti ada pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan perlindungan konsumen, ia mendesak agar langkah tegas segera diambil.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Bagikan