Bencana Alam di Sumbar, DPR Duga karena Kontrol Pemerintah Lemah

MerahPutih.com - Bencana alam yang melanda Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat menuai sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai, bencana alam yang terjadi tersebut akibat Pemerintah tidak melakukan kontrol secara terukur terhadap pengelolaan hutan di kawasan hutan lindung dan konservasi.

“Kawasan hutan lindung yang tidak diperuntukan bagi bangunan fisik, kini marak dengan bangunan,” ungkap Hermanto kepada awak media di Jakarta, Jumat (17/5).

Hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan galodo yang terjadi di beberapa titik di wilayah Sumatera Barat, menurut Hermanto, terjadi karena aktivitas berupa tambang liar, perambahan hutan, illegal loging dan bangunan liar.

“Bencana galodo yang terjadi di kawasan Agam dan Tanah Datar pekan lalu telah mengakibatkan korban tewas penduduk setempat,” ujar Hermanto yang juga Politisi Fraksi PKS ini.

Baca juga:

Prabowo Bertolak ke Sumbar setelah Kunjungi Qatar, Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Agam

Atas berbagai bencana yang terjadi tersebut, Hermanto minta agar Pemerintah melakukan pengawasan yang ketat.

“Tegakkan aturan dan lakukan tindakan tegas pada pelaku yang melakukan pelanggaran dengan membangun, merambah hutan, menambang dan berkebun di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi”, pungkas legislator dari Dapil Sumbar I itu.

Sekadar informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, jumlah korban jiwa akibat bencana banjir lahar di Sumatera Barat (Sumbar) sebanyak 67 orang.

Kini terdapat 20 warga yang dilaporkan hilang akibat bencana banjir lahar dari Gunung Marapi tersebut. (Knu)