Benahi Korupsi di Sektor Politik, Hari ini KPK Sambangi PKS

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 20 September 2017
Benahi Korupsi di Sektor Politik, Hari ini KPK Sambangi PKS

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (MP/Angga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Setelah mendatangi dan berdiskusi dengan 11 partai politik sebelumnya, hari ini Tim Politik Berintegritas KPK dijadwalkan bertemu dengan pengurus inti DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP PKS, Jalan TB simatupang, Jakarta Selatan.

Tim pencegahan KPK ini dipimpin langsung Wakil Ketua KPK Laode M Syarif serta Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Pertemuan bakal dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB, Rabu (20/9).

"Tim politik berintegritas KPK dijadwalkan bertemu dengan pengurus inti DPP PKS dan jajarannya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat.

Sedangkan dari Partai dakwah akan diterima oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman dan pengurus pusat lainnya.

Menurut Febri, dari sejumlah pertemuan tersebut, ada komitmen kuat dari partai-partai tersebut membenahi sektor politik dan mencegah perilaku koruptif dari kader-kader yang mewakili partai menjadi pejabat negara.

"Kesepahaman bersama bahwa korupsi banyak terjadi dan melibatkan aktor politik ke depan perlu dicegah melalui perbaikan dan penguatan," ujarnya.

Febri menyebut, ada empat hal yang menjadi perhatian dalam perbaikan sektor politik ini, di antaranya soal pendanaan partai politik, sistem rekruitmen pejabat publik melalui parpol, kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang serta pengaturan dan penegakan kode etik.

"Setelah ini, KPK masuk pada fase implementasi empat item integritas tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut Febri menuturkan, keterbukaan dan kerjasama semua pihak, baik pemerintah ataupun parpol akan sangat mempengaruhi keberhasilan program pencegahan ini.

Karena itu, KPK berharap masa depan politik dan demokrasi di Indonesia ke depan jauh lebih baik dan bersih dari korupsi.

"Kami yakin hal ini akan berimplikasi logis pada banyak kebijakan yang akan diambil nantinya," tukas Febri.

"Tujuan terbesar tentu saja agar para pejabat publik yang terpilih melalui sistem rekruitmen yang baik dalam kepemimpinannya akan amanah, tidak korupsi dan berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita terkait Tim Politik Berintegritas KPK sambangi Pengurus Pusat Partai-partai di: Sambangi Kantor Demokrat, KPK Dapat Pesan Dari SBY

#KPK #PKS #Febri Diansyah #Laode M Syarief #Sohibul Iman
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
2 TNI Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Surat KPK ke Panglima Segera Ditindaklajuti
TNI tegaskan hormat proses hukum dan tindak lanjuti surat KPK terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus korupsi dana bencana BNPB.
Wisnu Cipto - 1 jam, 27 menit lalu
2 TNI Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Surat KPK ke Panglima Segera Ditindaklajuti
Indonesia
KPK Buka Isi Surat ke Panglima TNI, Singgung Letjen Suharyanto di Konstruksi Korupsi BNPB
KPK bongkar isi surat ke Panglima TNI soal dugaan korupsi BNPB yang menyeret Letjen Suharyanto & aliran dana oknum TNI. Simak detailnya di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
KPK Buka Isi Surat ke Panglima TNI, Singgung Letjen Suharyanto di Konstruksi Korupsi BNPB
Indonesia
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
KPK ungkap korupsi BNPB seret Bima Setiawan, adik eks Kepala BNPB Suharyanto. Pengadaan tenda, perahu karet & HT karhutla dikorup. Simak di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
Indonesia
KPK Sita Rp 250 Juta dari PCNU Nias Diduga Terkait Hasil Suap di Kementerian ATR/BPN
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Oktober 2026
KPK Sita Rp 250 Juta dari PCNU Nias Diduga Terkait Hasil Suap di Kementerian ATR/BPN
Indonesia
Bahaya Flexing Bikin Kalap! KPK Ingatkan Gaya Hidup Mewah Keluarga Picu Korupsi
: KPK beri peringatan tegas bahaya flexing dan gaya hidup mewah keluarga yang berpotensi memicu korupsi. Cek rincian program Keluarga Berintegritas!
Wisnu Cipto - Selasa, 20 Oktober 2026
Bahaya Flexing Bikin Kalap! KPK Ingatkan Gaya Hidup Mewah Keluarga Picu Korupsi
Indonesia
KPK Geledah Kantor Pemkab Klaten Usai Tetapkan Bupati Hamenang sebagai Tersangka
KPK menggeledah kompleks Pemkab Klaten setelah menetapkan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Tujuh ruangan disegel.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor Pemkab Klaten Usai Tetapkan Bupati Hamenang sebagai Tersangka
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum dicekal meski mangkir panggilan KPK. Benarkah ia hindari pemeriksaan dan pergi ke Malaysia? Simak fakta lengkapnya.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Indonesia
Pemprov Jakarta Terima Hibah Tanah Dari KPK, Bakal Dibuat Pos Pemadam Kebakaran
Kerja sama dengan KPK dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam pemanfaatan aset hasil penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya pencegahan korupsi dan pendampingan tata kelola pemerintahan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemprov Jakarta Terima Hibah Tanah Dari KPK, Bakal Dibuat Pos Pemadam Kebakaran
Indonesia
KPK Geledah 8 Lokasi Kasus Korupsi BNPB, Sita 3 Mobil hingga Perhiasan
KPK menggeledah delapan lokasi kasus korupsi BNPB. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita tiga mobil hingga perhiasan.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Geledah 8 Lokasi Kasus Korupsi BNPB, Sita 3 Mobil hingga Perhiasan
Bagikan