Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Benahi Korupsi di Sektor Politik, Hari ini KPK Sambangi PKS

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 20 September 2017
Benahi Korupsi di Sektor Politik, Hari ini KPK Sambangi PKS

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (MP/Angga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Setelah mendatangi dan berdiskusi dengan 11 partai politik sebelumnya, hari ini Tim Politik Berintegritas KPK dijadwalkan bertemu dengan pengurus inti DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP PKS, Jalan TB simatupang, Jakarta Selatan.

Tim pencegahan KPK ini dipimpin langsung Wakil Ketua KPK Laode M Syarif serta Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Pertemuan bakal dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB, Rabu (20/9).

"Tim politik berintegritas KPK dijadwalkan bertemu dengan pengurus inti DPP PKS dan jajarannya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat.

Sedangkan dari Partai dakwah akan diterima oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman dan pengurus pusat lainnya.

Menurut Febri, dari sejumlah pertemuan tersebut, ada komitmen kuat dari partai-partai tersebut membenahi sektor politik dan mencegah perilaku koruptif dari kader-kader yang mewakili partai menjadi pejabat negara.

"Kesepahaman bersama bahwa korupsi banyak terjadi dan melibatkan aktor politik ke depan perlu dicegah melalui perbaikan dan penguatan," ujarnya.

Febri menyebut, ada empat hal yang menjadi perhatian dalam perbaikan sektor politik ini, di antaranya soal pendanaan partai politik, sistem rekruitmen pejabat publik melalui parpol, kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang serta pengaturan dan penegakan kode etik.

"Setelah ini, KPK masuk pada fase implementasi empat item integritas tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut Febri menuturkan, keterbukaan dan kerjasama semua pihak, baik pemerintah ataupun parpol akan sangat mempengaruhi keberhasilan program pencegahan ini.

Karena itu, KPK berharap masa depan politik dan demokrasi di Indonesia ke depan jauh lebih baik dan bersih dari korupsi.

"Kami yakin hal ini akan berimplikasi logis pada banyak kebijakan yang akan diambil nantinya," tukas Febri.

"Tujuan terbesar tentu saja agar para pejabat publik yang terpilih melalui sistem rekruitmen yang baik dalam kepemimpinannya akan amanah, tidak korupsi dan berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita terkait Tim Politik Berintegritas KPK sambangi Pengurus Pusat Partai-partai di: Sambangi Kantor Demokrat, KPK Dapat Pesan Dari SBY

#KPK #PKS #Febri Diansyah #Laode M Syarief #Sohibul Iman
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Tolak Laporan Gratifikasi Raja Juli Antoni, Ini Alasan dan Dasar Hukumnya
KPK menolak laporan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait amplop dari Suhardiman Amby karena telah masuk dalam proses penyidikan perkara korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Tolak Laporan Gratifikasi Raja Juli Antoni, Ini Alasan dan Dasar Hukumnya
Indonesia
KPK Geledah Rumah Pejabat Sukoharjo Selama 3 Jam, Amankan Satu Koper
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa rumah itu telah kosong. Istri Richard berinisial E disebutnya tidak berada di rumah, sedangkan anaknya sedang kuliah di luar kota
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Geledah Rumah Pejabat Sukoharjo Selama 3 Jam, Amankan Satu Koper
Indonesia
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
KPK memeriksa anggota BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, sebagai saksi kasus dugaan korupsi audit Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
Indonesia
KPK Sebut Laporan Gratifikasi Raja Juli Berstatus Case Closed, tetapi Penyidikan Tetap Berlanjut
KPK menduga Suhardiman Amby mengumpulkan uang dari sejumlah pihak melalui pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota koperasi yang berkaitan dengan pengurusan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kuansing.
Frengky Aruan - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Sebut Laporan Gratifikasi Raja Juli Berstatus Case Closed, tetapi Penyidikan Tetap Berlanjut
Indonesia
Bobby Adhityo Rizaldi Diperiksa 9 Jam di KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi diperiksa KPK selama 9 jam terkait dugaan suap audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Juli 2026
Bobby Adhityo Rizaldi Diperiksa 9 Jam di KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai Janggal, SETARA Institute Minta KPK Turun Tangan
SETARA Institute mendesak KPK agar mengambil alih kasus Febrie Adriansyah. Sebab, kasus tersebut dinilai janggal.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai Janggal, SETARA Institute Minta KPK Turun Tangan
Indonesia
KPK Kepung 'Safe House' Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Misteri Dua Koper Hitam Hasil Penggeledahan Masih Jadi Misteri
Upaya paksa ini bertujuan mencari dokumen serta barang bukti tambahan guna memperkuat pembuktian perkara yang diduga menjerat Etik Suryani
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Juli 2026
KPK Kepung 'Safe House' Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Misteri Dua Koper Hitam Hasil Penggeledahan Masih Jadi Misteri
Berita
KPK Sita Barang dari Safe House Bupati Sukoharjo Etik Suryani, 2 Koper Hitam Jadi Barang Bukti
KPK menggeledah safe house Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Penyidik terlihat membawa dua koper hitam.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
KPK Sita Barang dari Safe House Bupati Sukoharjo Etik Suryani, 2 Koper Hitam Jadi Barang Bukti
Indonesia
KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi, Diduga Ubah Hasil Audit Pemkab Muara Enim
KPK memeriksa anggota BPK, Bobby Rizaldi. Hal itu terkait dugaan hasil audit Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi, Diduga Ubah Hasil Audit Pemkab Muara Enim
Indonesia
KPK kembali Geledah Pemkab Sukoharjo, Sasar Kantor 2 Tersangka ASN
Sasaran lokasi penggeledahan yakni kantor Kepala BPKAD Richard Tri Handoko dan Kabag Umum Setda Tri Mulyo di Gedung Menara Wijaya.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
KPK kembali Geledah Pemkab Sukoharjo, Sasar Kantor 2 Tersangka ASN
Bagikan