Belum Tentu Anies, PKS Masih Upayakan Kadernya Maju Cagub Jakarta

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Sabtu, 25 Mei 2024
Belum Tentu Anies, PKS Masih Upayakan Kadernya Maju Cagub Jakarta

Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri. Foto: dok PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digadang-gadang bakal maju kembali di Pilkada 2024 ini. Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mau terburu-buru ikut mengusung mantan Calon Presiden itu di Pilkada DKI Jakarta mendatang.

Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri menjelaskan partainya fokus mengajukan kader internal untuk maju di Pilkada Jakarta. Apalagi, PKS meraih kursi terbanyak di DPRD DKI dalam Pileg 2024 lalu.

“Tentu ada harapan agar dapat mengajukan kader (PKS) untuk mengisi kursi Gubernur Jakarta," kata Ahmad, kepada media di Jakarta, Jumat (24/5).

Menurut Ahmad, nama Anies masih sekedar usulan dari DPW PKS DKI Jakarta. Dia menuturkan, secara mekanisme akhir akan dibahas di tingkat pusat sebelum diputuskan. “Jadi, kita tunggu keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)," ujarnya.

Baca juga:

Elektabilitas Modal Anies Dilirik Parpol Tarung di Pilgub Jakarta

Lebih jauh, Ahmad menegaskan komunikasi PKS dengan partai lain untuk membangun koalisi menuju Pilkada Jakarta juga terus berjalan.

"Yang jelas PKS tidak bisa sendirian, harus bermitra. Makanya komunikasi dengan partai-partai lain juga terus berjalan. Kami ingin munculkan yang terbaik untuk warga Jakarta", tutupnya.

Sekedar informasi, PKS dikabarkan menyiapkan dua nama dari kader internal sebagai bakal cagub Jakarta. Mereka adalah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman dan anggota DPR RI Mardani Ali Sera. (Knu)

#PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan