Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Belum Sepekan Operasi Zebra, 449 Ribu Kendaraan Terjaring Melanggar

Dwi AstariniDwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
Belum Sepekan Operasi Zebra, 449 Ribu Kendaraan Terjaring Melanggar

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho.(foto: humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - RATUSAN ribu kendaraan terjaring melakukan pelanggaran hukum saat Operasi Zebra 2025. Korlantas Polri mencatat 449.753 perkara penindakan pelanggaran lalu lintas sampai Sabtu (22/11) atau H+6. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan penegakan hukum harus perjalan profesional.

"Penegakan hukum harus tetap profesional dan proporsional serta menjaga etika pelayanan publik,"' ujar Irjen Agus kepada wartawan, Minggu (23/11).

Dari total penindakan, penggunaan ETLE (electronic traffic law enforcement) statis mencatat 43.152 perkara, dan ETLE mobile 35.569 perkara. Pola penindakan ini menggambarkan pemanfaatan teknologi yang dominan serta transparansi. Di lain sisi, pendekatan humanis tetap dikedepankan dengan pemberian 360.354 teguran kepada para pelanggar.

Meskipun fokus pada penindakan umum, Kakorlantas memastikan bahwa upaya ini secara langsung berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan, terutama pejalan kaki. Pada Operasi Zebra 2025, Irjen Agus meminta jajarannya memberikan perhatian pada keselamatan pejalan kaki, juga penindakan terhadap balap liar. "Balap liar dan keselamatan pejalan kaki memerlukan patroli yang disiplin serta pendekatan yang mampu membaca pola kelompok rawan,'' tegas Kakorlantas.

Baca juga:

Operasi Zebra Mulai Hari Ini, Tidak Ada Toleransi Bagi Pelanggar



Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kegiatan keselamatan pejalan kaki yang mencapai 1.411 kegiatan pada H6. Kegiatan ini difokuskan pada zona sekolah, pasar, simpang rawan, dan pusat aktivitas masyarakat, sebagai bukti bahwa kelompok rentan tetap menjadi prioritas utama dalam Operasi Zebra.

Selain itu, penertiban balap liar juga digencarkan, mencatat 538 kegiatan dengan 567 kendaraan roda dua (R2) terjaring. Penertiban ini penting dilakukan untuk menekan risiko kecelakaan di ruang jalan, mengingat data laka H+6 mencatat 1.134 kejadian.(knu)

Baca juga:

Hari Pertama Operasi Zebra Jaya 2025, Lawan Arah, Tak Pakai Helm hingga Pakai Ponsel saat Berkendara Jadi ‘Sasaran Empuk’ Tilang Polisi





#Polri #Operasi Zebra #Pelanggaran Lalu Lintas
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Tegaskan TNI dan Polri Bagian dari Rakyat, Harus Selalu Hadir di Tengah Masyarakat
Presiden Prabowo Subianto menegaskan TNI dan Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat. Ia menyebut kedua institusi harus selalu hadir membantu masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Juli 2026
Prabowo Tegaskan TNI dan Polri Bagian dari Rakyat, Harus Selalu Hadir di Tengah Masyarakat
Indonesia
Bareskrim Bongkar Sindikat Pencurian BTS, Biang Kerok Hilang Sinyal di Jabodetabek Bikin Rugi Capai Rp 60 Miliar
Polisi telah menangkap sejumlah tersangka dan menyita 38 unit modul BTS beserta barang bukti lainnya.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Bareskrim Bongkar Sindikat Pencurian BTS, Biang Kerok Hilang Sinyal di Jabodetabek Bikin Rugi Capai Rp 60 Miliar
Indonesia
Belum Pernah Dicecar Polri, Pemeriksaan Pertama Tersangka Eks Jampidsus Ditekel Kejagung Hari Ini 
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah jalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Kejagung. Polri serahkan barang bukti Rp467 miliar dan 74 kg emas.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Juli 2026
Belum Pernah Dicecar Polri, Pemeriksaan Pertama Tersangka Eks Jampidsus Ditekel Kejagung Hari Ini 
Indonesia
Perpres Pengamanan Jaksa Disorot, Imparsial Minta Pemerintah Evaluasi Aturan dan Perjelas Peran TNI-Polri
Imparsial meminta pemerintah mengevaluasi Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang pengamanan jaksa. Nilai pembagian kewenangan TNI dan Polri perlu diperjelas.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Juli 2026
Perpres Pengamanan Jaksa Disorot, Imparsial Minta Pemerintah Evaluasi Aturan dan Perjelas Peran TNI-Polri
Indonesia
Naik Turun Status Tersangka Eks Jampidsus, Kejagung: Bukan Gugur, Tapi Lagi Dipelajari
Status eks Jampidsus Febrie Adriansyah dan Don Ritto turun jadi saksi di Sprindik Kejagung
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Juli 2026
Naik Turun Status Tersangka Eks Jampidsus, Kejagung: Bukan Gugur, Tapi Lagi Dipelajari
Indonesia
Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, Komisi III DPR: jangan Ada Narasi Keretakan
Kerja sama tersebut dibutuhkan, terutama dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta penguatan pertahanan negara.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, Komisi III DPR: jangan Ada Narasi Keretakan
Indonesia
Kapolri Temui Panglima TNI, Tegaskan TNI-Polri Solid sesuai Arahan Prabowo
Kapolri temui Panglima TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Pertemuan ini menjadi silaturahmi demi menjaga hubungan TNI-Polri.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kapolri Temui Panglima TNI, Tegaskan TNI-Polri Solid sesuai Arahan Prabowo
Indonesia
Modus DM Telegram! Sindikat Pedofil Global Incar Anak Indonesia, Konten Dijual ke Pasar Gelap
Polri ungkap sindikat pedofil global yang memanfaatkan Telegram untuk menjaring anak-anak Indonesia. Konten eksploitasi seksual dijual ke pasar gelap internasional.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Juli 2026
Modus DM Telegram! Sindikat Pedofil Global Incar Anak Indonesia, Konten Dijual ke Pasar Gelap
Indonesia
DPR Tegaskan Kasus Eks JAM-Pidsus Febrie Adriansyah Jadi Momentum Bersih-Bersih Aparat Penegak Hukum
Penanganan perkara harus dilakukan secara transparan dan bebas dari konflik kepentingan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
DPR Tegaskan Kasus Eks JAM-Pidsus Febrie Adriansyah Jadi Momentum Bersih-Bersih Aparat Penegak Hukum
Indonesia
Legislator Demokrat Usul DPR Gunakan Hak Angket Redakan Ketegangan Polri-Kejagung
Konflik terbuka yang terus berlarut antara Polri dan Kejaksaan ini mengindikasikan adanya disfungsi koordinasi atau bahkan pembiaran di tingkat eksekutif.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Legislator Demokrat Usul DPR Gunakan Hak Angket Redakan Ketegangan Polri-Kejagung
Bagikan