Belum Sepekan Operasi Zebra, 449 Ribu Kendaraan Terjaring Melanggar

Dwi AstariniDwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
Belum Sepekan Operasi Zebra, 449 Ribu Kendaraan Terjaring Melanggar

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho.(foto: humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - RATUSAN ribu kendaraan terjaring melakukan pelanggaran hukum saat Operasi Zebra 2025. Korlantas Polri mencatat 449.753 perkara penindakan pelanggaran lalu lintas sampai Sabtu (22/11) atau H+6. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan penegakan hukum harus perjalan profesional.

"Penegakan hukum harus tetap profesional dan proporsional serta menjaga etika pelayanan publik,"' ujar Irjen Agus kepada wartawan, Minggu (23/11).

Dari total penindakan, penggunaan ETLE (electronic traffic law enforcement) statis mencatat 43.152 perkara, dan ETLE mobile 35.569 perkara. Pola penindakan ini menggambarkan pemanfaatan teknologi yang dominan serta transparansi. Di lain sisi, pendekatan humanis tetap dikedepankan dengan pemberian 360.354 teguran kepada para pelanggar.

Meskipun fokus pada penindakan umum, Kakorlantas memastikan bahwa upaya ini secara langsung berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan, terutama pejalan kaki. Pada Operasi Zebra 2025, Irjen Agus meminta jajarannya memberikan perhatian pada keselamatan pejalan kaki, juga penindakan terhadap balap liar. "Balap liar dan keselamatan pejalan kaki memerlukan patroli yang disiplin serta pendekatan yang mampu membaca pola kelompok rawan,'' tegas Kakorlantas.

Baca juga:

Operasi Zebra Mulai Hari Ini, Tidak Ada Toleransi Bagi Pelanggar



Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kegiatan keselamatan pejalan kaki yang mencapai 1.411 kegiatan pada H6. Kegiatan ini difokuskan pada zona sekolah, pasar, simpang rawan, dan pusat aktivitas masyarakat, sebagai bukti bahwa kelompok rentan tetap menjadi prioritas utama dalam Operasi Zebra.

Selain itu, penertiban balap liar juga digencarkan, mencatat 538 kegiatan dengan 567 kendaraan roda dua (R2) terjaring. Penertiban ini penting dilakukan untuk menekan risiko kecelakaan di ruang jalan, mengingat data laka H+6 mencatat 1.134 kejadian.(knu)

Baca juga:

Hari Pertama Operasi Zebra Jaya 2025, Lawan Arah, Tak Pakai Helm hingga Pakai Ponsel saat Berkendara Jadi ‘Sasaran Empuk’ Tilang Polisi





#Polri #Operasi Zebra #Pelanggaran Lalu Lintas
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Belum Sepekan Operasi Zebra, 449 Ribu Kendaraan Terjaring Melanggar
Penegakan hukum harus tetap profesional dan proporsional serta menjaga etika pelayanan publik.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
Belum Sepekan Operasi Zebra, 449 Ribu Kendaraan Terjaring Melanggar
Indonesia
Roy Suryo cs Minta Gelar Perkara Khusus untuk Kasus Hoaks Ijazah Jokowi, Polda Metro Beri Sinyal Enggan Kasih Kesempatan
Polisi menyebut selama ini proses kepolisian mematuhi asas legalitas, proporsional, profesional, prosedural, akuntabel, efektif, dan efisien.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Roy Suryo cs Minta Gelar Perkara Khusus untuk Kasus Hoaks Ijazah Jokowi, Polda Metro Beri Sinyal Enggan Kasih Kesempatan
Indonesia
Putusan MK Larang Polisi Isi Jabatan Sipil, Mabes Polri Tarik Perwira Tinggin yang dalam Masa Orientasi Alih Jabatan di Kementerian
Polri telah membentuk tim kelompok kerja (pokja) untuk mengkaji cepat implikasi putusan MK agar tidak terjadi multitafsir dalam proses pelaksanaannya.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Putusan MK Larang Polisi Isi Jabatan Sipil, Mabes Polri Tarik Perwira Tinggin yang dalam Masa Orientasi Alih Jabatan di Kementerian
Indonesia
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Polri menarik seorang perwira tinggi (Pati) yang dalam proses orientasi alih jabatan di sebuah kementerian, kembali ke lingkungan Korps Bhayangkara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Indonesia
Komisi Reformasi Kepolisian Gelar RDP, Serap Aspirasi dan Buka Kanal Aduan Publik Lewat WhatsApp
Komisi Reformasi Kepolisian gelar RDP dan buka kanal WhatsApp untuk tampung aspirasi publik. Jimly bahas isu ijazah palsu hingga keluhan penahanan demonstran.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
Komisi Reformasi Kepolisian Gelar RDP, Serap Aspirasi dan Buka Kanal Aduan Publik Lewat WhatsApp
Indonesia
Mabes Polri Ungkap Anggota yang Ditempatkan di Luar Instansi tak Terima Gaji Dobel
Mabes Polri mengklaim setiap anggota yang mengemban tugas di instansi lain tidak lagi memegang jabatan di internal Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 19 November 2025
Mabes Polri Ungkap Anggota yang Ditempatkan di Luar Instansi tak Terima Gaji Dobel
Indonesia
Pasca Putusan MK, Pakar Hukum Sebut Polisi Aktif yang Duduki Jabatan Sipil tak Wajib Mundur
Pakar hukum menilai, bahwa polisi aktif yang menduduki jabatan sipil tak wajib mundur.
Soffi Amira - Rabu, 19 November 2025
Pasca Putusan MK, Pakar Hukum Sebut Polisi Aktif yang Duduki Jabatan Sipil tak Wajib Mundur
Indonesia
KPK Tunggu Sikap Kementerian dan Polri terkait Putusan MK soal Larangan Polisi Isi Jabatan Sipil
KPK kini menunggu sikap kementerian dan polri terkait putusan MK soal larangan polisi isi jabatan sipil.
Soffi Amira - Rabu, 19 November 2025
KPK Tunggu Sikap Kementerian dan Polri terkait Putusan MK soal Larangan Polisi Isi Jabatan Sipil
Indonesia
Nasib Polisi Aktif di KPK Imbas Putusan MK Tunggu Hasil Kajian Polri
Ketua KPK menambahkan lembaga antirasuah sendiri juga sedang mengkajinya di lingkup internal selain menunggu hasil kajian Polri dan Kementerian
Wisnu Cipto - Rabu, 19 November 2025
Nasib Polisi Aktif di KPK Imbas Putusan MK Tunggu Hasil Kajian Polri
Indonesia
Mabes Polri Respons Putusan MK, Atur Ulang Penugasan Anggota ke Jabatan Sipil
Polri membentuk Pokja khusus untuk menindaklanjuti putusan MK yang mewajibkan anggota Polri mundur sebelum menduduki jabatan sipil.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 18 November 2025
Mabes Polri Respons Putusan MK, Atur Ulang Penugasan Anggota ke Jabatan Sipil
Bagikan