Belum Sepekan Operasi Zebra, 449 Ribu Kendaraan Terjaring Melanggar

Dwi AstariniDwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
Belum Sepekan Operasi Zebra, 449 Ribu Kendaraan Terjaring Melanggar

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho.(foto: humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - RATUSAN ribu kendaraan terjaring melakukan pelanggaran hukum saat Operasi Zebra 2025. Korlantas Polri mencatat 449.753 perkara penindakan pelanggaran lalu lintas sampai Sabtu (22/11) atau H+6. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan penegakan hukum harus perjalan profesional.

"Penegakan hukum harus tetap profesional dan proporsional serta menjaga etika pelayanan publik,"' ujar Irjen Agus kepada wartawan, Minggu (23/11).

Dari total penindakan, penggunaan ETLE (electronic traffic law enforcement) statis mencatat 43.152 perkara, dan ETLE mobile 35.569 perkara. Pola penindakan ini menggambarkan pemanfaatan teknologi yang dominan serta transparansi. Di lain sisi, pendekatan humanis tetap dikedepankan dengan pemberian 360.354 teguran kepada para pelanggar.

Meskipun fokus pada penindakan umum, Kakorlantas memastikan bahwa upaya ini secara langsung berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan, terutama pejalan kaki. Pada Operasi Zebra 2025, Irjen Agus meminta jajarannya memberikan perhatian pada keselamatan pejalan kaki, juga penindakan terhadap balap liar. "Balap liar dan keselamatan pejalan kaki memerlukan patroli yang disiplin serta pendekatan yang mampu membaca pola kelompok rawan,'' tegas Kakorlantas.

Baca juga:

Operasi Zebra Mulai Hari Ini, Tidak Ada Toleransi Bagi Pelanggar



Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kegiatan keselamatan pejalan kaki yang mencapai 1.411 kegiatan pada H6. Kegiatan ini difokuskan pada zona sekolah, pasar, simpang rawan, dan pusat aktivitas masyarakat, sebagai bukti bahwa kelompok rentan tetap menjadi prioritas utama dalam Operasi Zebra.

Selain itu, penertiban balap liar juga digencarkan, mencatat 538 kegiatan dengan 567 kendaraan roda dua (R2) terjaring. Penertiban ini penting dilakukan untuk menekan risiko kecelakaan di ruang jalan, mengingat data laka H+6 mencatat 1.134 kejadian.(knu)

Baca juga:

Hari Pertama Operasi Zebra Jaya 2025, Lawan Arah, Tak Pakai Helm hingga Pakai Ponsel saat Berkendara Jadi ‘Sasaran Empuk’ Tilang Polisi





#Polri #Operasi Zebra #Pelanggaran Lalu Lintas
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Bripka Dedy Wiratama yang bertugas sebagai Bintara Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltim terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri berupa penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Satgas Haji dan Umrah Polri mengungkap kasus penipuan haji non-prosedural. 550 calon jemaah menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 21,7 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Indonesia
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Komisi I DPR menegaskan pemberantasan begal adalah tugas Polri. TNI hanya bisa terlibat jika ada permintaan resmi dan koordinasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Indonesia
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Soal kekhawatiran publik bahwa revisi UU Polri sengaja disiapkan untuk mengakomodasi Kapolri saat ini, Dasco membantah anggapan tersebut.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Indonesia
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo beserta tim melakukan lawatan dan pertemuan dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi pada Jumat (22/5) di Kantor PSS, Kota Riyadh, Arab Saudi.
Frengky Aruan - Minggu, 24 Mei 2026
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Indonesia
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri membongkar bandar besar dan dugaan beking aparat usai penggerebekan kampung narkoba di Samarinda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Indonesia
Menteri HAM Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Mati Tanpa Proses Hukum
Menteri HAM Natalius Pigai menolak instruksi Kapolda Lampung soal tembak di tempat pelaku begal. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip HAM dan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Menteri HAM Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Mati Tanpa Proses Hukum
Indonesia
Waspada! Paham Ekstremisme dan Terorisme Kini Menyebar Lewat Algoritma Digital
Wakapolri mengungkap pola baru terorisme dan ekstremisme yang kini berkembang melalui ruang digital. Polri juga menyoroti ratusan anak terpapar radikalisme di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Waspada! Paham Ekstremisme dan Terorisme Kini Menyebar Lewat Algoritma Digital
Indonesia
Linda Susanti Minta Proses Hukum Adil dalam Kasus Laporan Deputi KPK
Linda dilaporkan Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu atas dugaan penggunaan surat palsu terkait dengan penyitaan barang miliknya oleh Komisi Antirasuah.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Linda Susanti Minta Proses Hukum Adil dalam Kasus Laporan Deputi KPK
Bagikan