Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, APBN per 31 Maret 2024 masih surplus senilai Rp 8,1 triliun. Namun, capaian tersebut menyusut bila dibandingkan surplus per 15 Maret yang sebesar Rp 22,8 triliun.
"Kemenkeu sudah prediksi surplus tidak akan sehebat tahun lalu, tapi kita akan terus kelola, terutama belanja yang akan terjadi normalisasi," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata saat konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/4).
Belanja pemerintah pusat pada triwulan I melesat 23,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp 427,6 triliun.
Kemenkeu menyebut, peningkatan tersebut disebabkan oleh sejumlah belanja musiman yang terjadi sepanjang Januari hingga Maret, seperti pengeluaran untuk pemilu serta pembayaran tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN).
Baca juga:
Kemenkeu Bakal Atur Jenis Barang Kiriman TKI Bebas Bea Masuk
Hal itu membuat total realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2024 mencapai Rp 611,9 triliun, tumbuh 18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara, pendapatan negara mengalami perlambatan 4,1 persen yoy dengan dana terkumpul Rp 620,01 triliun.
Kemenkeu menegaskan, terjadi normalisasi belanja ke depan, menimbang sejumlah pengeluaran yang terjadi pada awal tahun tidak lagi berlangsung pada triwulan-triwulan berikutnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan APBN 2024 sejak awal sudah didesain mengalami defisit, yakni sebesar 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Meski begitu, Kementerian Keuangan akan terus memantau agar defisit APBN tetap terkendali.
Baca juga:
"Itu yang akan terus kita pantau dan laporkan," tutur Wamenkeu.
Sri memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga dalam sasaran. Pada APBN 2023 mencatatkan defisit senilai Rp347,6 triliun, turun signifikan menjadi 1,65 persen. (*)
