Andika Pratama
MerahPutih.com - Bergabungnya Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara Jokowi-Ma'ruf menimbulkan tanda tanya sebagian pihak.
Pasalnya, di saat yang sama Yusril juga masih berstatus sebagai pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang dibubarkan pemerintah melalui Perrpu.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani lebih melihat kepada penempatan posisi Yusril yang dinilai profesional.
"Jadi sepanjang tidak bertabrakan dengan kode etik advokat bagi seorang advokat itu ga ada halangannya," kata Arsul di Posko Cemara, Rabu (7/11).
Pertanyaannya, bukankah Yusril membela dua hal yang kontradiktif?
"Pertama yamg harus diketahui bersama Prof Yusril itu menjadi advokat penasihat hukum atau konsultan hukum bagi paslon Jokowi-Maruf dan TKN sebagai advokat profesianal. Bukan sebagai politisi Ketua Umum partai bulan bintang (PBB)," terang Arsul.
Tentunya kata Arsul, jika ingin melihat profesionalitas Yusril maka harus dilihat dari kacamata Kode Etik Advokat bukan dari kacamata politik. "Makanya, saya tidak melihat ada benturan kepentingan dari sisi profesi kode etik advokat," terang dia.
Sekjen PPP itu pun menjelaskan alasan jika itu tidak bertentangan dengan kode etik profesi. Arsul mengatakan dalam kasus Yusril sebagai advokat atau kuasa hukumnya HTI, beliau ini berhadapan dengan pemerintah negara republik indonesia, kementrian agama, hukum dan HAM.
Sedangkan dalam posisi beliau sebagai penasihat hukum atau advokat Jokowi-Maruf Amin itu sebagai kliennya adalah Jokowi- Maruf, calon pasangan presiden dan wakil presiden bukan pemerintah negara republik indonesia.
"Kalau beliau menjadi advokatnya pemerintah negara republik indonesia baru di situ ada benturan kepentingan. Ini yang harus dibedakan juga. Pak Jokowi di sini sebagai calon presiden yang bersama pak kiai Ma'ruf Amin menjadi calon wakil presiden dan kami sebagai TKN. Jadi ini harus diluruskan," tambahnya. (Fdi)
