Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Begini Tanggapan Setnov Soal Hilangnya Nama Sejumlah Politisi Dalam Dakwaannya

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 28 Desember 2017
Begini Tanggapan Setnov Soal Hilangnya Nama Sejumlah Politisi Dalam Dakwaannya

Setya Novanto saat sidang e-KTP. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menanggapi soal hilangnya sejumlah nama politisi dalam dakwaan Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu pun buka suara menanggapi hilangnya nama-nama tersebut dalam dakwaannya. Menurut dia, pihaknya masih akan memperhatikan perkembangan dari persidangan selanjutnya.

"Nanti kita lihat perkembangan berikutnya," ucap Setnov saat dikonfirmasi terkait sejumlah nama hilang dalam dakwaannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).

Ketua DPR nonaktif itu menyerahkan sepenuhnya perkara korupsi yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut kepada Majelis Hakim dan JPU.

"Kita serahkan semua pada Hakim dan JPU. Semua sudah kita lakukan dengan baik," tandas Setnov.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya menyesali jaksa penuntut umum pada KPK tak menanggapi soal hilangnya sejumlah nama politisi dalam dakwaan kliennya.

“Kami mencermati betul tanggapan jaksa atas eksepsi penasehat hukum, dan kami sudah menduga penuntut umum KPK tidak menyentuh soal nama-nama hilang itu,” kata Firman usai persidangan kasus e-KTP, di Pengadilan Tipikor.

Puluhan nama penerima aliran 'uang panas' e-KTP menghilang dalam dakwaan Setnov. Namun, menurut pihak KPK, hilangnya nama-nama tersebut karena ingin fokus pada perbuatan yang diduga dilakukan Setnov.

Tim kuasa hukum Setnov juga sempat mempersoalkan adanya perbedaan dalam dakwaan Setnov dengan terpidana perkara e-KTP, Irman dan Sugiharto. Hal tersebut dilampirkan dalam eksepsi yang dibacakan pada 20 Desember 2017 lalu.

“Kami sangat menyesalkan karena transparansi keadilan itu penting. Dan ini berkaitan dengan soal keadilan yang nama-nama hilang itu harus ada penjelasannya,” tandas Firman. (Pon)

#Setya Novanto #Korupsi E-KTP #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rumah Sentul Tidak Masuk LHKPN Jampidsus Febrie, KPK Ketuk Kejujuran Penjabat
KPK menduga rumah mewah di Sentul milik Jampidsus Febrie Adriansyah tidak tercatat dalam LHKPN karena menggunakan nomine.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 Juli 2026
Rumah Sentul Tidak Masuk LHKPN Jampidsus Febrie, KPK Ketuk Kejujuran Penjabat
Indonesia
Bupati Sukoharjo Ditangkap KPK, Gubernur Jateng Luthfi : Saya Sangat Prihatin
Dia mengaku kecewa karena lagi-lagi bupati ditangkap karena terlibat kasus.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Ditangkap KPK, Gubernur Jateng Luthfi : Saya Sangat Prihatin
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Kena OTT, Wabup Eko Pilih Tunggu Keterangan Resmi KPK
Eko mengaku belum bisa bicara banyak atas kejadian tersebut dan menunggu keterangan resmi KPK
Dwi Astarini - Jumat, 10 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Kena OTT, Wabup Eko Pilih Tunggu Keterangan Resmi KPK
Indonesia
LSAK Minta KPK Awasi Penyidikan Dugaan Korupsi Tata Kelola Batu Bara, Pertimbangkan Ambil Alih Perkara
LSAK meminta KPK mengawasi penyidikan dugaan korupsi dan TPPU dalam tata kelola batu bara. Lembaga tersebut juga mendorong pengambilalihan perkara.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Juli 2026
LSAK Minta KPK Awasi Penyidikan Dugaan Korupsi Tata Kelola Batu Bara, Pertimbangkan Ambil Alih Perkara
Indonesia
KPK Bongkar Modus Gratifikasi Eks Sekjen MPR, Mulai 'Uang Assalamualaikum' hingga Akun Trading
Setiap calon rekanan diduga diminta menyetor fee sekitar 10 persen dari nilai proyek.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
KPK Bongkar Modus Gratifikasi Eks Sekjen MPR, Mulai 'Uang Assalamualaikum' hingga Akun Trading
Berita Foto
KPK Resmi Tetapkan Mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi
Tersangka kasus dugaan gratifikasi, Ma'ruf Cahyono di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
KPK Resmi Tetapkan Mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi
Indonesia
Isi Amplop Bupati Kuansing yang Dikembalikan Menhut Raja Juli, Uang Palak Petani Ditukar Dolar Singapura
KPK ungkap amplop Bupati Kuansing berisi dolar Singapura, dana berasal dari petani koperasi untuk izin pelepasan hutan, Raja Juli Antoni kembalikan amplop ke KPK, penyidikan terus berlanjut.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Juli 2026
Isi Amplop Bupati Kuansing yang Dikembalikan Menhut Raja Juli, Uang Palak Petani Ditukar Dolar Singapura
Indonesia
Saat Dipimpin Dadan, BGN Abai Atas Kajian dan Rekomendasi KPK
KPK telah melakukan kajian terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Dari hasil monitoring, lembaga antirasuah itu menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola program
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
Saat Dipimpin Dadan, BGN Abai Atas Kajian dan Rekomendasi KPK
Indonesia
KPK Sita Land Cruiser LC 300 di Kasus OTT Bupati Kuansing
KPK juga melakukan penggeledahan di Kuansing dan Pekanbaru, pada Sabtu (4/7) hingga Senin (6/7).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
KPK Sita Land Cruiser LC 300 di Kasus OTT Bupati Kuansing
Indonesia
KPK Verifikasi Laporan Raja Juli soal Dugaan Amplop dari Suhardiman, Bisa Berujung Perkara Pidana
KPK memverifikasi laporan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dugaan pemberian amplop oleh Suhardiman Amby. Hasil analisis akan menentukan jalur penanganan kasus.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
KPK Verifikasi Laporan Raja Juli soal Dugaan Amplop dari Suhardiman, Bisa Berujung Perkara Pidana
Bagikan