Begini Jawaban Pemprov DKI PDIP dan PSI Ajukan Hak Interpelasi Formula E

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta menanggapi santai keputusan 33 anggota DPRD yang telah mengajukan hak interpelasi perhelatan Formula E kepada Gubernur Anies Baswedan.

Menurut Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, langkah interpelasi itu merupakan hak dari anggota legislator.

"Ya gak apa-apa itu kan hak anggota dewan," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Baca Juga:

Ketua DPRD Sebut Formula E Jadi Beban Gubernur Setelah Anies

Namun demikian, lagi-lagi politikus asal Gerindra ini berharap, rencana gelaran mobil balap berenergi listrik ini ada dialog atau diskusi antara eksekutif dan legislatif untuk mencarikan solusi yang terbaik, bukan menggunakan hak interpelasi.

"Tentu Pak Gubernur nanti akan menjelaskan ke kita semua, Jakpro, Dinas Olahraga, saya juga ikutan menjelaskan nanti," paparnya.

Kendati anggota DPRD gunakan hak interpelasi, ajang Formula E diyakini akan tetap digelar pada Juni 2022 mendatang. Semua persiapan untuk menunjang acara tersebut kini sudah dikerjakan.

"Insyaallah tetap dilaksanakan di bulan Juni rencananya tahun depan. Mudah-mudahan tidak ada kendala," paparnya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan dan PSI resmi mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait rencana penyelenggaraan mobil balap Formula E. Ada 33 anggota DPRD yang menyetujui interpelasi tersebut dan membubuhkan tanda tangan.

Baca Juga:

PDIP dan PSI Resmi Gulirkan Hak Interpelasi, Formula E Dianggap Bebani DKI

Penanda tangan PDIP sebanyak 25 anggota dan PSI ada 8 orang. Sehingga telah memenuhi tata tertib dengan syarat minimal 2 fraksi dan 15 anggota dewan.

"Hari ini menyerahkan tanda tangan kami untuk memberikan sebuah hak interpelasi kepada Saudara Gubernur," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Rasyidi di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (26/8).

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ajang Formula E harus menggunakan APBD DKI. Sedangkan APBD DKI anjlok akibat pandemi COVID-19. Gelaran mobil balap berenergi listrik ini juga dianggap membebani DKI. (Asp)

Baca Juga:

Jakpro tak Permasalahkan DPRD DKI Gulirkan Hak Interpelasi Formula E