Pilpres 2019

Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran Saat Deklarasi Kampanye Damai

Fadhli Fadhli - Selasa, 25 September 2018
Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran Saat Deklarasi Kampanye Damai

Rahmat Bagja (Foto: Bawaslu RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masih menelusuri adanya dugaan pelanggaran oleh KPU saat Deklarasi Kampanye Damai di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9) lalu.

Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan akan menginvsetigasi dugaan tersebut seminggu ke depan. "Indikasi pelanggaran masih kami telusuri, Badan Pengawas Pemilu masih investigasinya selama tujuh hari ke depan," kata dia kepada awak media, Senin (24/9).

Rahmat mengatakan, indikasi dugaan pelanggaran itu terkait dengan alur masuk paslon ke ruang karnaval deklarasi kampanye damai. Al-hasil, terjadi kerumunan massal yang tidak seimbang antara paslon nomor 1 dan paslon nomor 2.

"Ada kesalahan, misalnya pada saat Paslon nomor 1 masuk kemudian massanya ikut di belakangnya, kemudian Paslon nomor 2 dengan massanya di belakangnya. Pengaturan itu tidak pas pada saat itu sehingga massa Paslon 1 terlihat lebih banyak daripada massa Paslon 2," terangnya.

Deklarasi Kampanye Damai di Monas, Jakarta, Minggu (23/9) (Foto: Twitter @fadlizon)

Seharusnya, kata Rahmat, kedua paslon masuk secara bersamaan ke arena karnaval lalu diikuti pendukung.

Bawaslu juga menemukan adanya dugaan pelanggaran lain berupa kelebihan atribut yang dibawa masuk ke dalam arena karnaval. "Memang ada kesepakatan itu, bahwa tidak boleh membawa atribut karena atribut disediakan oleh KPU. Nah, tiba-tiba ada yang membawa atribut di luar kesepakatan itu," katanya.

Terkait adanya temuan dugaan pelanggaran itu, Bawaslu mempersilahkan kepada pihak terkait, parpol untuk menyampaikan aduan. "Kami terbuka bagi siapapun (parpol) yang ingin mengadukan," pungkasnya. (*)

Baca Berita Menarik Lainnya: Bawaslu Tegaskan Caleg Eks Koruptor Bisa Dicoret Meski Masuk DCT

#Bawaslu RI #Pilpres 2019 #Kampanye
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons demonstrasi masyarakat Papua yang menemukan dugaan pelanggaran oleh Pj Gubernur Papua Agus Fatoni dan Kapolda Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua
Fun
Kreator Digital Diajak Kampanye Lawan Barang Palsu di Asia Tenggara, Libatkan Indonesia hingga Thailand
Kreator digital populer Indonesia gaungkan pentingnya tidak memiliki barang palsu.
Ikhsan Aryo Digdo - Kamis, 20 Maret 2025
Kreator Digital Diajak Kampanye Lawan Barang Palsu di Asia Tenggara, Libatkan Indonesia hingga Thailand
Indonesia
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Lolly menyampaikan antisipasi agar tidak ada penyelenggara pemilu yang meninggal dunia lagi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Desember 2024
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Indonesia
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Bawaslu: warga yang tidak menerima atau kehilangan Formulir C6 tetap memiliki hak memilih selama mereka memenuhi beberapa ketentuan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 08 Desember 2024
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Indonesia
Bawaslu Beberkan Sejumlah Masalah dan Temuan Pelanggaran ASN saat Pilkada
Bawaslu membeberkan hasil pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang berlangsung 27 November lalu.
Frengky Aruan - Selasa, 03 Desember 2024
Bawaslu Beberkan Sejumlah Masalah dan Temuan Pelanggaran ASN saat Pilkada
Indonesia
Legislator Demokrat Tolak Usulan KPU dan Bawaslu Diubah Jadi Lembaga Ad Hoc
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengingatkan, KPU dan Bawaslu di dalam konstitusi merupakan lembaga tetap dan berdiri sendiri.
Frengky Aruan - Senin, 25 November 2024
Legislator Demokrat Tolak Usulan KPU dan Bawaslu Diubah Jadi Lembaga Ad Hoc
Indonesia
Bawaslu Ingatkan Masa Tenang Pilkada Kerap Diwarnai Penyebaran Hoaks
Dirinya pun menyebutkan lima provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 November 2024
Bawaslu Ingatkan Masa Tenang Pilkada Kerap Diwarnai Penyebaran Hoaks
Indonesia
Tim Pemenangan RIDO Sebut Bawaslu Tak Gubris Laporan Perusakan APK
Tim pemenangan RIDO menyebutkan, Bawaslu tak menggubris laporan perusakan APK.
Soffi Amira - Rabu, 20 November 2024
Tim Pemenangan RIDO Sebut Bawaslu Tak Gubris Laporan Perusakan APK
Indonesia
Bawaslu Temukan 56 Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa
Jumlah 56 kasus itu memang bukan yang paling tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 November 2024
Bawaslu Temukan 56 Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa
Indonesia
Pakar Hukum Harap Kewenangan Bawaslu Seperti KPK, Bisa Lakukan Penyadapan
Namun, kendala dalam aspek pembuktian membuat sanksi semacam itu jarang dijatuhkan oleh Bawaslu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 November 2024
Pakar Hukum Harap Kewenangan Bawaslu Seperti KPK, Bisa Lakukan Penyadapan
Bagikan