Bawaslu Tegaskan Caleg Eks Koruptor Bisa Dicoret Meski Masuk DCT

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 01 Agustus 2018
Bawaslu Tegaskan Caleg Eks Koruptor Bisa Dicoret Meski Masuk DCT

Kantor Bawaslu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Bawaslu RI Fritz Edwar Siregar mengatakan telah melakukan langkah pengawasan terkait penemuan lima Bacaleg DPR RI Eks koruptor.

Fritz juga mengaku sudah mengimbau Parpol untuk segera mengganti Bacaleg tersebut. "Ya mereka sudah melakukan revisi, perbaikan terhadap caleg koruptor, sudah diganti 2 dari Golkar dan 3 dari PKB," kata Fritz di Gedung KPU RI, Rabu (1/8).

Namun demikian, Bawaslu tetap akan melakukan verifikasi ulang perbaikan data yang masuk hingga penetapan DCS mendatang.

Ilustrasi bacaleg

"Kita masih membuka ada tanggapan masyarakat ketika nanti penetapan DCS," ujarnya.

Seandainya dalam perbaikan data masih ditemukan ada caleg Eks Koruptor, kata Fritz tetap akan dicoret. Bahkan, hingga penetapan DCT pun masih bisa dicoret.

"Kalau kemudian tanggapan masyarakat mengatakan yang bersangkutan pernah terkena tiga pidana yang dilarang PKPU maka bisa saja kita coret dalam masa DCS. Bahkan dalam masa DCT pun kita coret ketika kita temukan ada napi koruptor," tandasnya.

Sebelumnya, Anggota KPU RI Wahyu Setiawan mengakui, menemukan lima Bacaleg DPR RI mantan koruptor. Kelima Bacaleg tersebut, berasal dari PKB dan Golkar. (Fdi)

#Bawaslu RI #Calon Legislatif
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons demonstrasi masyarakat Papua yang menemukan dugaan pelanggaran oleh Pj Gubernur Papua Agus Fatoni dan Kapolda Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua
Indonesia
KPK Periksa Riezky Aprilia, Dalami Soal Pencalonan Harun Masiku Jadi Caleg
KPK periksa Riezky Aprilia terkait pencalonan Harun Masiku jadi caleg.
Soffi Amira - Rabu, 08 Januari 2025
KPK Periksa Riezky Aprilia, Dalami Soal Pencalonan Harun Masiku Jadi Caleg
Indonesia
Ribka Tjiptaning Minta Pelaku Kecurangan Pileg 2024 Diproses Hukum
Ribka Tjiptaning meminta pelaku kecurangan Pileg 2024 diproses sesuai hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 12 Desember 2024
Ribka Tjiptaning Minta Pelaku Kecurangan Pileg 2024 Diproses Hukum
Indonesia
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Lolly menyampaikan antisipasi agar tidak ada penyelenggara pemilu yang meninggal dunia lagi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Desember 2024
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Indonesia
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Bawaslu: warga yang tidak menerima atau kehilangan Formulir C6 tetap memiliki hak memilih selama mereka memenuhi beberapa ketentuan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 08 Desember 2024
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Indonesia
Bawaslu Beberkan Sejumlah Masalah dan Temuan Pelanggaran ASN saat Pilkada
Bawaslu membeberkan hasil pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang berlangsung 27 November lalu.
Frengky Aruan - Selasa, 03 Desember 2024
Bawaslu Beberkan Sejumlah Masalah dan Temuan Pelanggaran ASN saat Pilkada
Indonesia
Legislator Demokrat Tolak Usulan KPU dan Bawaslu Diubah Jadi Lembaga Ad Hoc
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengingatkan, KPU dan Bawaslu di dalam konstitusi merupakan lembaga tetap dan berdiri sendiri.
Frengky Aruan - Senin, 25 November 2024
Legislator Demokrat Tolak Usulan KPU dan Bawaslu Diubah Jadi Lembaga Ad Hoc
Indonesia
Bawaslu Ingatkan Masa Tenang Pilkada Kerap Diwarnai Penyebaran Hoaks
Dirinya pun menyebutkan lima provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 November 2024
Bawaslu Ingatkan Masa Tenang Pilkada Kerap Diwarnai Penyebaran Hoaks
Indonesia
Bawaslu Temukan 56 Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa
Jumlah 56 kasus itu memang bukan yang paling tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 November 2024
Bawaslu Temukan 56 Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa
Indonesia
Pakar Hukum Harap Kewenangan Bawaslu Seperti KPK, Bisa Lakukan Penyadapan
Namun, kendala dalam aspek pembuktian membuat sanksi semacam itu jarang dijatuhkan oleh Bawaslu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 November 2024
Pakar Hukum Harap Kewenangan Bawaslu Seperti KPK, Bisa Lakukan Penyadapan
Bagikan