Bawaslu Tegaskan Caleg Eks Koruptor Bisa Dicoret Meski Masuk DCT

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 01 Agustus 2018
Bawaslu Tegaskan Caleg Eks Koruptor Bisa Dicoret Meski Masuk DCT

Kantor Bawaslu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Bawaslu RI Fritz Edwar Siregar mengatakan telah melakukan langkah pengawasan terkait penemuan lima Bacaleg DPR RI Eks koruptor.

Fritz juga mengaku sudah mengimbau Parpol untuk segera mengganti Bacaleg tersebut. "Ya mereka sudah melakukan revisi, perbaikan terhadap caleg koruptor, sudah diganti 2 dari Golkar dan 3 dari PKB," kata Fritz di Gedung KPU RI, Rabu (1/8).

Namun demikian, Bawaslu tetap akan melakukan verifikasi ulang perbaikan data yang masuk hingga penetapan DCS mendatang.

Ilustrasi bacaleg

"Kita masih membuka ada tanggapan masyarakat ketika nanti penetapan DCS," ujarnya.

Seandainya dalam perbaikan data masih ditemukan ada caleg Eks Koruptor, kata Fritz tetap akan dicoret. Bahkan, hingga penetapan DCT pun masih bisa dicoret.

"Kalau kemudian tanggapan masyarakat mengatakan yang bersangkutan pernah terkena tiga pidana yang dilarang PKPU maka bisa saja kita coret dalam masa DCS. Bahkan dalam masa DCT pun kita coret ketika kita temukan ada napi koruptor," tandasnya.

Sebelumnya, Anggota KPU RI Wahyu Setiawan mengakui, menemukan lima Bacaleg DPR RI mantan koruptor. Kelima Bacaleg tersebut, berasal dari PKB dan Golkar. (Fdi)

#Bawaslu RI #Calon Legislatif
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Akan Dimasukkan dalam Revisi UU Pemilu
Putusan MK tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dalam demokrasi Indonesia.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Akan Dimasukkan dalam Revisi UU Pemilu
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi proyek Command Center.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Indonesia
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons demonstrasi masyarakat Papua yang menemukan dugaan pelanggaran oleh Pj Gubernur Papua Agus Fatoni dan Kapolda Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua
Indonesia
KPK Periksa Riezky Aprilia, Dalami Soal Pencalonan Harun Masiku Jadi Caleg
KPK periksa Riezky Aprilia terkait pencalonan Harun Masiku jadi caleg.
Soffi Amira - Rabu, 08 Januari 2025
KPK Periksa Riezky Aprilia, Dalami Soal Pencalonan Harun Masiku Jadi Caleg
Indonesia
Ribka Tjiptaning Minta Pelaku Kecurangan Pileg 2024 Diproses Hukum
Ribka Tjiptaning meminta pelaku kecurangan Pileg 2024 diproses sesuai hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 12 Desember 2024
Ribka Tjiptaning Minta Pelaku Kecurangan Pileg 2024 Diproses Hukum
Indonesia
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Lolly menyampaikan antisipasi agar tidak ada penyelenggara pemilu yang meninggal dunia lagi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Desember 2024
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Bagikan