Bawaslu Sebut Isu SARA Rentan Terjadi di Pemilu 2024


Ilustrasi - Logo Bawaslu.(ANTARA)
MerahPutih.com - Memasuki masa kampanye Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pencegahan politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan, pihaknya sudah mencanangkan rawannya politisasi identitas SARA.
Baca Juga:
Bawaslu DKI Bakal Panggil Gibran Buntut Bagi-Bagi Susu di CFD
Menurutnya di Indonesia, terdapat empat indikator politisasi identitas, yaitu kampanye sarat SARA di media sosial maupun di tempat umum, penolakan calon kandidat berbasis SARA, dan kekerasan berbasis agama hingga suku.
Apabila saling provokasi dan intimidasi tidak dikelola dengan baik, maka dinamika konflik akan berkembang dengan cepat dan menjadi sangat kekerasan (brutal).
“Berakhir dengan bentrokan antar kelompok atau kerusuhan massal yang berkepanjangan," katanya yang dikutip di Jakarta, Kamis (7/12).
Lolly menegaskan, Bawaslu tidak hanya diam, sehingga terus berupaya mencari solusi untuk mencegah terjadinya politisasi SARA dalam pesta demokrasi.
Baca Juga:
Pj Heru Tak Mau Dikaitkan dengan Gibran Bagi-Bagi Susu di CFD: Tugas Bawaslu Lah
Di antaranya, lanjut dia, melakukan kolaborasi dengan banyak pihak dalam menyusun bank data kasus politisasi identitas. Dan lengkap dengan karakteristik dan sebarannya sebagai kajian ilmiah, sebagai landasan pengambilan kebijakan pencegahan ke depan.
"Bawaslu juga melakukan pendidikan pemilih secara masif dengan melibatkan tokoh masyarakat, organisasi pemberdayaan masyarakat, FKUB, media online/offline dan seluruh elemen masyarakat," tuturnya.
Selain itu, sambung Lolly, melakukan kerjasama pihak seperti Kemenkominfo, TNI, Polri, Dewan Pers dan Platform Media Sosial untuk mencegah kampanye identitas dan provokasi di media sosial dan media massa lainnya.
"Saat ini kami intens melakukan patroli pengawasan siber yang Intensif untuk mencegah potensi berkembangnya politisasi identitas," tutupnya. (Knu)
Baca Juga:
Bawaslu Ingatkan Ancaman Sanksi bagi Peserta Pemilu Tak Patuh Laporkan Dana Kampanye
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center

Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut

Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan

Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya

Jam 12 Siang, BEM UI Bergerak ke Jakarta Tagih Janji Kampanye Prabowo-Gibran

Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan

Gibran Tegaskan Reshuffle Kabinet Merah Putih Sudah Diperhitungkan Matang oleh Prabowo untuk Optimalkan Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik

Begini Cara Grab Memilih Perwakilan Ojol untuk Bertemu dengan Wapres Gibran

Asosiasi Pastikan Pengemudi Ojol yang Bertemu Wapres Gibran Bukan Anggota Mereka
