Bawaslu Optimalkan Strategi Cegah Politik Identitas dan SARA di Pemilu 2024
Mula Akmal - Selasa, 14 Maret 2023
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda (tengah) saat memaparkan strategi Bawaslu mencegah politik identitas saat dialog Kebangsaan yang digelar oleh BNPT di Jakarta, Senin, (13/3/2023). (Foto: bawaslu)
MerahPutih.com- Politik identitas dan SARA diprediksi bisa kembali muncul di Pemilu 2024. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda memaparkan upaya Bawaslu dalam mencegah politik suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) pada setiap pemilu dan pemilihan.
Diantaranya mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik, dan pendidikan politik kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon.
Baca Juga:
Tim Siber Bawaslu Dibentuk Cegah Pencurian Data Laporan Pelanggaran Pemilu
“Kami juga akan melakukan nota kesepahaman dengan Menkominfo terkait pengawasan dan pencegahan konten internet berita bohong SARA, politik Identitas. Serta, membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan sosial media salah satunya Meta,” ucapnya di Jakarta, Selasa (14/3).
Koordinator Sumber Daya dan Organisasi ini menilai, munculnya politik SARA berdasar adanya ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat.
Akibatnya, kata dia, identitas mudah dijadikan faktor determinan untuk menyulut solidaritas kelompok.
Selain itu, kata dia, ada peran dari politikus atau individu tertentu saat melakukan komunikasi yang menyinggung psikologi massa.
“Isu SARA menjadi sangat masif dan menyebar ke ruang publik karena diproduksi dan dikapitalisasi oleh elite politik, seperti konsultan politik, anggota parpol, tim sukses, dan elite ormas tertentu, sehingga memberikan dampak ketegangan sosial," ungkapnya.
Menurut Herwyn, politik SARA tidak bisa dibenarkan karena mendelegitimasi identitas tertentu dan mengunggulkan identitas yang lain.
Baca Juga:
Padahal, kata dia, semua entitas identitas diakui sama dan sederajat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.
Bawaslu bekerja secara taktis dengan menggerakkan sumber daya struktural organisasi pengawas pemilu untuk mencapai efektifitas pengawasan.
"Tidak lupa ada peran masyarakat dalam kegiatan pengawasan pilkada, untuk mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran terutama terkait dengan penggunaan isu SARA dalam kampanye,” tuturnya.
Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengajak penyelenggara dan peserta pemilu untuk duduk bersama menyamakan visi jelang Pemilu 2024. Terutama terkait isu politik identitas.
BNPT bersama stakeholder pemilu telah melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepahaman untuk cegah polarisasi pada Pemilu 2024.
"Kami sepakat bahwa isu politik identitas harus ditekan agar tidak menimbulkan polarisasi di masyarakat,” ujar Boy yang juga perwira tinggi Polri berpangkat Komjen ini. (Knu)
Baca Juga:
Bawaslu Gunakan Sistem Aplikasi untuk Rekrut Calon Anggota Pengawas di Daerah
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia