Bawaslu Minta Bantuan Panglima TNI Awasi Netralitas Prajurit
Zulfikar Sy - Rabu, 21 September 2022
Audiensi Bawaslu dengan Panglima TNI. (Foto: Humas Bawaslu)
MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus mematangkan persiapan menghadapi Pemilu 2024.
Bawaslu pun melakukan audiensi dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa beserta jajarannya di Jakarta, Rabu (21/9).
Dalam audiensi tersebut terdapat empat poin yang dibahas.
Baca Juga:
Bawaslu Putuskan 7 Parpol Tidak Lolos Pemilu 2024
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan, poin pertama terkait sinkronisasi data terkait pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) prajurit TNI yang aktif dan sudah purnatugas.
Seperti pendataan prajurit yang ketika pemilu berlangsung, sudah memasuki masa pensiun. Sehingga dapat terdata hak pilih prajurit ketika beralih status menjadi warga sipil.
"Ke depan, (Bawaslu dan TNI) bisa sinkronisasi data prajurit yang sudah masuk waktu pensiun," kata Bagja.
Kedua, sambung Bagja, Bawaslu meminta dukungan sistem keamanan, intelijen, dan sistem Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) untuk seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024.
Ketiga, meminta dukungan seluruh tingkat teritorial dari tingkat Komando Rayon Militer (Koramil), Komando Resor Militer (Korem) dan Komando Daerah Militer (Kodam) untuk seluruh jajaran Bawaslu hingga Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilu Serentak 2024.
"Berkaca dari pemilu yang lalu, kami berharap ada bantuan dari rekan-rekan TNI dalam pengamanan jajaran Bawaslu," harapnya.
Baca Juga:
Bawaslu Waspadai Ancaman Hoaks dan Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024
Keempat, ungkap Bagja, melakukan kesepakatan melalui nota kesepahaman terkait dengan netralitas TNI pada seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024.
Menanggapi hal tersebut, Panglima TNI Andika Perkasa mengaku siap membantu seluruh jajaran Bawaslu.
Semisal permintaan Bawaslu terkait sinkronisasi DPT prajurit TNI yang aktif dan sudah purnatugas.
Dia menegaskan, akan secepat mungkin atau maksimal pada Kamis (22/9), pihaknya menyerahkan data, baik data berupa hard copy dan soft copy kepada Bawaslu.
"Terkait data prajurit, saya sampaikan kepada jajaran untuk segera serahkan kepada Bawaslu secepatnya," tegas Andika.
Andika menerangkan, jika ada pelanggaran netralitas TNI bisa dilaporkan langsung ke polisi militer di setiap tingkatan.
Sebab, TNI memiliki pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer yang dapat menjerat prajurit jika ditemukan melanggar netralitas TNI.
"Laporkan kepada kami. Kami dalam pidana militer, memiliki pasal-pasal terkait netralitas TNI," tutup Andika. (Knu)
Baca Juga:
Bawaslu Berikan Rekomendasi Terkait Pemilu 2024 di 3 Provinsi Baru Papua
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Panglima TNI Mau Bentuk Batalyon Olahraga, Atlet Sipil Bakal Direkrut
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Viral Beras Bantuan TNI Jatuh Berceceran dari Helikopter dan Dipungut Korban Bencana, Begini Penjelasan Panglima TNI
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Panglima TNI Seleksi Jenderal Bintang Tiga Pimpin Pasukan Perdamaian ke Gaza
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
