Bawa Tradisi Palang Pintu saat Daftar, PKS Ingin Pemilu Dalam Suasana Gembira

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Agustus 2022
Bawa Tradisi Palang Pintu saat Daftar, PKS Ingin Pemilu Dalam Suasana Gembira

Suasana prosesi Palang Pintu Betawi kedatangan Partai Keadilan Sejahtera di Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pendaftaran calon partai politik (parpol) peserta Pemilu dimulai Senin (1/8) in, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang daftar di hari pertama pembukaan. PKS tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pawai kebudayaan Betawi.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy hadir dalam pawai yang diiringi oleh musik hadroh.

Baca Juga:

Delapan Tim KPU Bersiap Kawal Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Hari Pertama

Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, pihaknya serius menyiapkan persyaratan verifikasi partai politik.

"Ini bagian dari semangat kami untuk mensukseskan Pemilu mendatang,” terang Sekjen DPP PKS, Aboe Bakar Alhabsy, Senin (1/8).

Aboe menyatakan ingin membawa suasana gembira pada setiap tahap Pemilu. Saat mendaftar, terdapat pertunjukan tradisi palang pintu Betawi yang diawali dengan adu pantun.

Saat adu pantun, ada pembahasan mengenai PKS yang sudah melengkapi syarat-syarat pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024 dan verifikasi partai politik. Setelah adu pantun, terdapat tampilan silat yang dilanjutkan dengan rombongan PKS memasuki kantor KPU.

"Kami akan ada palang pintu dan hadrah yang mengiringi proses pendaftaran di KPU. Selain untuk membawa suasana gembira juga ini bentuk pelestarian kita terhadap budaya Indonesia," terang anggota Komisi III DPR ini.

Empat partai politik telah tiba di kantor KPU untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024, yakni PDI Perjuangan, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Reformasi, dan PKS.

Sembilan partai politik nasional direncanakan mendaftar ke KPU pada hari pertama tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024, Senin, (1/8).

Baca Juga:

Rayakan Spirit Berkepribadian dalam Kebudayaan, PDIP Pawai ke Gedung KPU

#PKS #Pemilu #KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Bagikan