Batas Lapor SPT Pajak Diperpanjang Hingga 21 April 2017

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 29 Maret 2017
Batas Lapor SPT Pajak Diperpanjang Hingga 21 April 2017

Kantor Ditjen Pajak di Jalan Jend Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (5/4). (MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pelaporan Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) orang pribadi tahun ini selama 21 hari.

Seperti diketahui, seharusnya batas akhir pelaporan SPT hanya sampai 31 Maret 2016. Namun, diperpanjang hingga batas waktu terakhir tanggal 21 April 2017.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo mengatakan perpanjangan ini berlaku untuk kewajiban pelaporan saja.

"Sedangkan seluruh pajak terutang wajib diselesaikan atau dibayarkan paling lambat 31 Maret 2017," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/3).

Menurut ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak diimbau menyampaikan SPT tahunan dalam waktu tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau pada paling lambat tanggal 31 Maret.

Perpanjangan untuk pelaporan SPT tahun pajak 2016 bagi wajib pajak orang pribadi dilakukan, mengingat batas waktunya bersamaan dengan batas waktu pengampunan pajak.

Suryo mengatakan pengunduran masa pelaporan SPT hanya menyangkut administrasi saja, sehingga hak negara atas setoran pajak tidak dimundurkan.

Dia juga mengatakan alasan relaksasi pelaporan SPT 2016 bukan karena tingkat kepatuhannya masih rendah.

"Harapannya SPT tidak mundur untuk disampaikan. Jadi bukan karena kepatuhan masih rendah, tetapi secara prinsip kami memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut pengampunan pajak dan lapor SPT," ucap Suryo.

Dia juga menjelaskan batas waktu pembayaran kurang bayar dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2016 tetap 31 Maret 2017.

Kemudian, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJ, Hestu Yoga Saksama, mengatakan salah satu alasan perpanjangan pelaporan SPT ada kaitannya dengan masalah teknis, namun alasan utamanya adalah untuk memfokuskan periode akhir amnesti pajak.

"Kami memberi kesempatan bagi wajib pajak yang mau ikut pengampunan pajak silakan fokus ikut pengampunan pajak, tetapi SPT tahunan pembayarannya pph pasal 29 tetap harus dilakukan paling lambat 31 Maret," tuturnya.

Hestu juga menyebutkan jumlah SPT tahunan per Selasa (28/3) yang telah disampaikan mencapai 7,2 juta. Dari angka tersebut, 5,9 juta SPT disampaikan dalam jaringan melalui "e-Filing". Sebagai perbandingan, jumlah penyampaian SPT tahunan pada tanggal yang sama tahun lalu mencapai 5,5 juta.

Sumber: ANTARA

#Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - 44 menit lalu
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Pramono berharap Jakarta bisa menjadi kota sinema seperti Busan yang merupakan kota sinema di Korea Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Indonesia
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Penyempurnaan kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda serta memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Penerapan pajak perdagangan elektronik berpotensi mendorong penyesuaian harga di tingkat konsumen karena tambahan komponen pajak dapat menjadi biaya operasional bagi pedagang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Indonesia
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
PPh 22 yang telah dipungut melalui lokapasar kemudian diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Pekerja di Seluruh Sektor Dengan Upah di Bawah Rp 10 Juta Dapat Insentif Pajak
Saat ini juga tengah dibahas untuk pembuatan program tambahan untuk KPR bersubsidi bagi masyarakat dengan penghasilan tetap sekitar Rp 17 juta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Pekerja di Seluruh Sektor Dengan Upah di Bawah Rp 10 Juta Dapat Insentif Pajak
Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Bagikan