Banyak Siswa Keracunan, DPR Minta Kualitas Bahan Makan Bergizi Gratis Diaudit

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 05 Agustus 2025
Banyak Siswa Keracunan, DPR Minta Kualitas Bahan Makan Bergizi Gratis Diaudit

Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. (MerahPutih.com/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kualitas makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan, setelah adanya sejumlah siswa yang keracunan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk segera melakukan audit terhadap standar keamanan makanan dalam program MBG.

Menurutnya, audit keamanan kandungan menu MBG menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi anak.

“Tapi juga juga bebas dari kontaminan dan bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan," kata Yahya, Selasa (5/8).

Baca juga:

215 Siswa di NTT Keracunan, DPR Desak Aparat Usut Kelalaian Penyedia Makan Bergizi Gratis

Ia pun mendorong BGN untuk menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi sepanjang rantai distribusi makanan.

Khususnya, di wilayah rawan seperti NTT dan daerah-daerah terpencil lainnya.

"Kelemahan dalam pengelolaan distribusi sering kali menjadi celah munculnya risiko keracunan dan gangguan kesehatan lainnya," ungkapnya.

Yahya juga menekankan pentingnya pemerintah untuk memastikan keterlibatan tenaga kesehatan daerah dalam proses pengawasan.

Baca juga:

Dampak Makan Bergizi Gratis Akan Terasa 20 Tahun Mendatang

Tujuannya agar proses pengiriman, penyimpanan, dan penyajian MBG dapat berjalan sesuai standar keamanan pangan yang berlaku.

"Peran nakes sangat vital dalam mengidentifikasi penyebab masalah, memberikan pertolongan medis, dan melakukan edukasi kepada sekolah serta keluarga terkait pencegahan," kata Yahya.

Selain itu, pihaknya berharap pemerintah dapat mengintegrasikan audit, pengawasan, dan respons kesehatan secara holistik, agar MBG bisa terus berjalan efektif, aman, dan memberi manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia.

Sebab, aspek kesehatan publik harus menjadi prioritas.

"Saya yakin, keberhasilan program bukan hanya soal kuantitas penerima manfaat, tetapi lebih jauh pada jaminan keamanan dan kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa," tutup dia. (knu)

#Makan Bergizi Gratis #DPR RI #Siswa #Keracunan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Baleg DPR Tegaskan RUU Hak Cipta Harus Perkuat Perlindungan bagi Pencipta dan Pemegang Hak
Perlu pendalaman terkait dengan sistem manajemen kolektif yang selama ini menjadi sorotan dalam tata kelola royalti di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
Baleg DPR Tegaskan RUU Hak Cipta Harus Perkuat Perlindungan bagi Pencipta dan Pemegang Hak
Indonesia
DPR Dorong Pembentukan TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan dan Reno di Kwitang
Komisi III DPR mendorong pembentukan TGPF untuk mengusut kasus penemuan kerangka Farhan dan Reno di Gedung ACC, Kwitang, Jakarta Pusat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
DPR Dorong Pembentukan TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan dan Reno di Kwitang
Indonesia
Instagram Badan Gizi Nasional Diserbu Netizen, Keluhkan Gaji Pekerja Program Makan Bergizi Gratis Tak Kunjung Cair
Akun Instagram BGN RI dibanjiri protes pekerja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuntut pembayaran gaji belum cair sejak beberapa bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Instagram Badan Gizi Nasional Diserbu Netizen, Keluhkan Gaji Pekerja Program Makan Bergizi Gratis Tak Kunjung Cair
Indonesia
Bukan Air Kotor Biang Keladi Kasus Keracunan MBG di Bandung, Nitrit di Melon dan Lotek Jadi Pemicu Ratusan Siswa Tumbang
Investigasi kasus pertama, yang dilaporkan pada 17 Oktober 2025, menyimpulkan penyebabnya adalah tingginya cemaran nitrit pada buah melon dan lotek
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
Bukan Air Kotor Biang Keladi Kasus Keracunan MBG di Bandung, Nitrit di Melon dan Lotek Jadi Pemicu Ratusan Siswa Tumbang
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
Memperkuat posisi tersangka agar proses penyidikan berlangsung dengan adil, transparan, dan berprinsip pada kemanusiaan.
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Perluasan Program MBG untuk Lansia dan Disabilitas, Ingatkan Pemerintah Benahi Tata Kelola
Anggota DPR Arzeti Bilbina mendukung perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk lansia dan penyandang disabilitas.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 07 November 2025
Komisi IX DPR Dukung Perluasan Program MBG untuk Lansia dan Disabilitas, Ingatkan Pemerintah Benahi Tata Kelola
Bagikan