Banyak Siswa Gagal Daftar SNBP, DPR Turun Tangan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 07 Februari 2025
Banyak Siswa Gagal Daftar SNBP, DPR Turun Tangan

Ilustrasi mahasiswa perguruan tinggi. (Foto: Unsplash/Charles DeLoye)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya bakal turun tangan menyikapi banyaknya siswa yang gagal ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

"Baik, kami sudah juga mendengar kabar dari media massa dan kami juga sudah monitor tentang isu ini dan akan ditindaklanjuti oleh komisi teknis di DPR," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2).

Adapun polemik yang terjadi, lantaran ada dugaan kelalaian pihak sekolah yang telat atau lalai mengisi data Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS).

Dasco mengatakan Komisi X yang membidangi pendidikan akan segera melakukan langkah strategis menyikapi masalah ini.

"Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini," ujarnya.

Baca juga:

Awas, Sekolah yang Ketahuan Manipulasi Data PDSS SNMPTN Terancam Black List

Tak butuh waktu lama, ia menegaskan Komisi X akan segera membahas polemik ini bersama Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) pada pekan depan.

"Kita minta pekan depan Komisi X akan membahas dengan kementerian terkait," kata Dasco.

Sebelumnya, Kemendiktisaintek sebagai panitia pendaftaran SNBP telah memberikan waktu yang cukup lama untuk pengisian PDSS mulai tanggal 6 hingga 31 Januari 2025.

Namun, beberapa pihak sekolah gagal melakukan finalisasi dalam proses pendaftaran tersebut.

Baca juga:

Jumat Ini Pukul 15.00 WIB, Batas Terakhir Sekolah Finalisasi PDSS Kuliah Negeri Jalur SNBP

Pihak sekolah berdalih kesulitan melakukan penginputan, terkendala infrastruktur dan jaringan, hingga ada juga yang menyatakan karena data siswa terkena dampak bencana alam.

Praktis, banyak siswa yang sedih lantaran mimpinya untuk masuk jenjang perkuliahan via jalur prestasi terkendala masalah teknis. (Pon)

#DPR RI #SNBP #SNBP 2025
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan DPR Terima Forum Komunikasi Rakyat Pati, Warga Soroti Kondisi Daerah dan RUU Perampasan Aset
Forum Komunikasi Rakyat Pati bertemu pimpinan DPR dan menyampaikan keluhan soal kondisi daerah serta meminta kejelasan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 Agustus 2026
Pimpinan DPR Terima Forum Komunikasi Rakyat Pati, Warga Soroti Kondisi Daerah dan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Rekening Supriyono Rp 80,9 Juta Diblokir, DPR Pertanyakan Alasan Bank Mandiri
DPR RI meminta penjelasan terkait pemblokiran rekening Supriyono, yang dilakukan Bank Mandiri.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
Rekening Supriyono Rp 80,9 Juta Diblokir, DPR Pertanyakan Alasan Bank Mandiri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Simak lirik lagu "Surat Buat Wakil Rakyat" karya Iwan Fals beserta makna di baliknya. Menyentil kinerja wakil rakyat sejak 1987 dan tetap relate hingga sekarang
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 Agustus 2026
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Indonesia
DPR Minta Sindikat Pemalsu Meterai yang Rugikan Negara Rp 1 Triliun Diusut Tuntas
Pemalsuan meterai bukan sekadar tindak pidana pemalsuan dokumen, melainkan juga berkaitan dengan penerimaan negara.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
DPR Minta Sindikat Pemalsu Meterai yang Rugikan Negara Rp 1 Triliun Diusut Tuntas
Indonesia
Legislator Ingatkan Finalisasi Status PPPK Harus Sejahterakan Guru
Kepastian status menjadi kebutuhan mendasar bagi para guru, terutama mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Dwi Astarini - Kamis, 20 Agustus 2026
Legislator Ingatkan Finalisasi Status PPPK Harus Sejahterakan Guru
Indonesia
Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, perubahan status guru PPPK paruh waktu tak pengaruhi fiskal Indonesia.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Indonesia
KSP Mekarsari Gagal Bayar, Legislator PKB Desak Pemerintah Pastikan Hak Ribuan Nasabah
DPR mendesak pemerintah memastikan ada penyelesaian yang jelas dan memberikan kepastian pengembalian hak para nasabah.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
KSP Mekarsari Gagal Bayar, Legislator PKB Desak Pemerintah Pastikan Hak Ribuan Nasabah
Indonesia
RDPU Dengan Korban KSP Mekarsari, Legislator Minta Kemenkop Lakukan Audit Forensik
Audit forensik diperlukan agar seluruh dokumen dan aliran dana dapat diperiksa secara transparan sehingga persoalan yang terjadi dapat diketahui secara terang.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
RDPU Dengan Korban KSP Mekarsari, Legislator Minta Kemenkop Lakukan Audit Forensik
Indonesia
Tragedi KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Komisi V DPR Evaluasi Menhub
Keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
Tragedi KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Komisi V DPR Evaluasi Menhub
Bagikan