Banyak Siswa Gagal Daftar SNBP, DPR Turun Tangan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 07 Februari 2025
Banyak Siswa Gagal Daftar SNBP, DPR Turun Tangan

Ilustrasi mahasiswa perguruan tinggi. (Foto: Unsplash/Charles DeLoye)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya bakal turun tangan menyikapi banyaknya siswa yang gagal ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

"Baik, kami sudah juga mendengar kabar dari media massa dan kami juga sudah monitor tentang isu ini dan akan ditindaklanjuti oleh komisi teknis di DPR," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2).

Adapun polemik yang terjadi, lantaran ada dugaan kelalaian pihak sekolah yang telat atau lalai mengisi data Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS).

Dasco mengatakan Komisi X yang membidangi pendidikan akan segera melakukan langkah strategis menyikapi masalah ini.

"Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini," ujarnya.

Baca juga:

Awas, Sekolah yang Ketahuan Manipulasi Data PDSS SNMPTN Terancam Black List

Tak butuh waktu lama, ia menegaskan Komisi X akan segera membahas polemik ini bersama Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) pada pekan depan.

"Kita minta pekan depan Komisi X akan membahas dengan kementerian terkait," kata Dasco.

Sebelumnya, Kemendiktisaintek sebagai panitia pendaftaran SNBP telah memberikan waktu yang cukup lama untuk pengisian PDSS mulai tanggal 6 hingga 31 Januari 2025.

Namun, beberapa pihak sekolah gagal melakukan finalisasi dalam proses pendaftaran tersebut.

Baca juga:

Jumat Ini Pukul 15.00 WIB, Batas Terakhir Sekolah Finalisasi PDSS Kuliah Negeri Jalur SNBP

Pihak sekolah berdalih kesulitan melakukan penginputan, terkendala infrastruktur dan jaringan, hingga ada juga yang menyatakan karena data siswa terkena dampak bencana alam.

Praktis, banyak siswa yang sedih lantaran mimpinya untuk masuk jenjang perkuliahan via jalur prestasi terkendala masalah teknis. (Pon)

#DPR RI #SNBP #SNBP 2025
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Konsideran menimbang memiliki fungsi penting sebagai dasar dan rujukan dalam pengelolaan pemerintahan di Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Bagikan