Banyak Siswa Gagal Daftar SNBP, DPR Turun Tangan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 07 Februari 2025
Banyak Siswa Gagal Daftar SNBP, DPR Turun Tangan

Ilustrasi mahasiswa perguruan tinggi. (Foto: Unsplash/Charles DeLoye)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya bakal turun tangan menyikapi banyaknya siswa yang gagal ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

"Baik, kami sudah juga mendengar kabar dari media massa dan kami juga sudah monitor tentang isu ini dan akan ditindaklanjuti oleh komisi teknis di DPR," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2).

Adapun polemik yang terjadi, lantaran ada dugaan kelalaian pihak sekolah yang telat atau lalai mengisi data Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS).

Dasco mengatakan Komisi X yang membidangi pendidikan akan segera melakukan langkah strategis menyikapi masalah ini.

"Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini," ujarnya.

Baca juga:

Awas, Sekolah yang Ketahuan Manipulasi Data PDSS SNMPTN Terancam Black List

Tak butuh waktu lama, ia menegaskan Komisi X akan segera membahas polemik ini bersama Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) pada pekan depan.

"Kita minta pekan depan Komisi X akan membahas dengan kementerian terkait," kata Dasco.

Sebelumnya, Kemendiktisaintek sebagai panitia pendaftaran SNBP telah memberikan waktu yang cukup lama untuk pengisian PDSS mulai tanggal 6 hingga 31 Januari 2025.

Namun, beberapa pihak sekolah gagal melakukan finalisasi dalam proses pendaftaran tersebut.

Baca juga:

Jumat Ini Pukul 15.00 WIB, Batas Terakhir Sekolah Finalisasi PDSS Kuliah Negeri Jalur SNBP

Pihak sekolah berdalih kesulitan melakukan penginputan, terkendala infrastruktur dan jaringan, hingga ada juga yang menyatakan karena data siswa terkena dampak bencana alam.

Praktis, banyak siswa yang sedih lantaran mimpinya untuk masuk jenjang perkuliahan via jalur prestasi terkendala masalah teknis. (Pon)

#DPR RI #SNBP #SNBP 2025
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Bagikan