Banyak Keluhan Warga yang Lambat Direspon, Ini Rencana Anies


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kiri) di Balai Kota Jakarta. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Banyaknya kejadian yang tidak terjangkau oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atau lambatnya respons dari pemerintah terkait keluhan warga Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, berencana bakal membangun organisasi pemerintahan yang responsif.
Nantinya, kata Anies, pembentukan organisasi tersebut akan melibatkan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
"Kita ingin bangun organisasi pemerintah yang responsif, di mana jangan hanya gubernur yang responsif tapi seluruh aparatnya responsif," ujar Anies di Jakarta, Selasa (12/12).
Menurut, suami dari Fery Farhati ini, hal itu dilakukan agar Pemprov DKI dan warga Ibu Kota saling berinteraksi, agar secara bersama dapat membangun kota Jakarta sesuai dengan visi dan misi gubernur.
"Pemprov DKI ke depan akan lebih banyak bekerja bersama warga. Upaya kita membangun Jakarta sesuai misi maju kotanya bahagia warganya. Tanpa warga bahagia kemajuan tak akan berhasil," jelasnya.
Ia juga berharap kepada aparatur Pemprov DKI terkait untuk selalu cepat dalam merespon tanggapan ataupun permasalahan yang diadukan oleh warga Jakarta.
"Dan saya imbau aparatur Pemprov DKI khususnya kota administrasi Jakarta Utara jadi aparat tanggap dan responsif. Tiap ada masalah langsung dituntaskan. Lebih baik selesaikan masalah hingga tuntas," tandasnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Cegah Tindakan Asusila Saat 'Night at the Ragunan Zoo', TMR Berencana Tambah CCTV

Tarif Transportasi Umum Jakarta Dianggap Murah, Pemprov Kaji Ulang Kenaikan

DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar

DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat

Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah

Pramono Pastikan Tunjangan PNS dan PPPK Aman Meski DBH Dipangkas Rp 15 Triliun

Pemprov DKI Pangkas Perjalanan Dinas Pasca DBH Dipotong, Bagaimana Nasib KJP dan KJMU?

Pramono Minta Pedagang Pasar Barito Segera Pindah ke Lenteng Agung

Pedagang Bingung Mau Jualan Apa Jika Raperda Kawasan Tanpa Rokok Disahkan

Rp4,1 Miliar Mengalir untuk Masa Depan, Pemprov DKI Jakarta Realisasikan Bantuan Pemutihan Ijazah Tahap Ke-4 untuk 1.238 Siswa
