Banyak Kader PDIP Dipanggil KPK, Hasto Ingatkan Jangan Jadi Alat Penguasa

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menilai partai besutan Megawati Soekarnoputri itu sedang diuji oleh penguasa lewat instrumen hukum.
Hasto mengatakan sebenarnya tidak ada masalah bagi penegak hukum melakukan tugasnya. Namun, ia mengingatkan penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjalankan tugasnya dengan asas keadilan.
"Selama proses dilakukan dengan fair dengan keadilan, sebenarnya tidak ada persoalan. Tetapi ketika masuk agenda-agenda politik kekuasaan, itulah yang menjadi persoalan untuk dicermati bersama," kata Hasto di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).
Baca juga:
Megawati akan Datangi Kapolri Jika Hasto Ditangkap Polisi
"PDI Perjuangan sudah biasa menghadapi berbagai ujian-ujian termasuk penggunaan instrumen hukum demi kekuasaan," sambung politikus asal Yogyakarta itu.
Ia mencontohkan adanya tekanan lewat instrumen hukum di pilkada. Seperti di Pilkada Tulungagung pernah dilakukan operasi khusus untuk dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
"OTT yang penuh dengan muatan kepentingan politik, ternyata rakyat tetap memenangkan calon dari PDI Perjuangan," jelas Hasto.
Baca juga:
Adian Napitupulu Nilai Wajar Megawati Marah karena Keanehan Pemeriksaan Hasto
Diketahui, menjelang kontestasi Pilkada 2024, KPK banyak memanggil dan memproses hukum kader PDIP.
Hasto sendiri pernah dipanggil oleh KPK terkait kasus yang menjerat Harun Masiku, yang sudah bertahun-tahun terkesan tak diselesaikan namun muncul kembali.
Terbaru, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Semarang. KPK bahkan telah memeriksa dan mencegah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu yang merupakan kader PDIP untuk bepergian ke luar negeri. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan

KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building

Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli

Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Alias Noel

Usai Konsultasi ke KPK, Pramono Anung Putuskan Bangun RS di Lahan Sumber Waras pada 2026

KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi

KPK Telusuri Jejak Uang Rp 1,2 Triliun di Kasus Lukas Enembe, Pramugari hingga Pengusaha Diperiksa

KPK Dorong Mahfud MD Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh
