Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menilai partai besutan Megawati Soekarnoputri itu sedang diuji oleh penguasa lewat instrumen hukum.
Hasto mengatakan sebenarnya tidak ada masalah bagi penegak hukum melakukan tugasnya. Namun, ia mengingatkan penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjalankan tugasnya dengan asas keadilan.
"Selama proses dilakukan dengan fair dengan keadilan, sebenarnya tidak ada persoalan. Tetapi ketika masuk agenda-agenda politik kekuasaan, itulah yang menjadi persoalan untuk dicermati bersama," kata Hasto di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).
Baca juga:
"PDI Perjuangan sudah biasa menghadapi berbagai ujian-ujian termasuk penggunaan instrumen hukum demi kekuasaan," sambung politikus asal Yogyakarta itu.
Ia mencontohkan adanya tekanan lewat instrumen hukum di pilkada. Seperti di Pilkada Tulungagung pernah dilakukan operasi khusus untuk dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
"OTT yang penuh dengan muatan kepentingan politik, ternyata rakyat tetap memenangkan calon dari PDI Perjuangan," jelas Hasto.
Baca juga:
Adian Napitupulu Nilai Wajar Megawati Marah karena Keanehan Pemeriksaan Hasto
Diketahui, menjelang kontestasi Pilkada 2024, KPK banyak memanggil dan memproses hukum kader PDIP.
Hasto sendiri pernah dipanggil oleh KPK terkait kasus yang menjerat Harun Masiku, yang sudah bertahun-tahun terkesan tak diselesaikan namun muncul kembali.
Terbaru, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Semarang. KPK bahkan telah memeriksa dan mencegah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu yang merupakan kader PDIP untuk bepergian ke luar negeri. (Pon)
