Bantu Korban Bencana, PKS Instruksikan Anggota Dewan Potong Gaji

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Januari 2021
Bantu Korban Bencana, PKS Instruksikan Anggota Dewan Potong Gaji

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PKS secara nasional, dari pusat hingga daerah, untuk membantu korban bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dengan memotong gaji sebagai wakil rakyat.

"Bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menjadi perhatian dan keprihatinan mendalam Fraksi PKS DPR RI," ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/1).

Baca Juga:

Kondisi Terkini Gunung Semeru Usai Erupsi

Ia menegaskan, aksi peduli korban bencana dengan memotong gaji sebagai wakil rakyat, sudah sering dilakukan PKS. Makan, kebijakan Fraksi PKS DPR akan diikuti seluruh anggota Fraksi PKS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Jazuli berharap upaya kolektif tersebut dapat meringankan beban saudara-saudara sebangsa yang tertimpa musibah, seperti musibah banjir di Kalimantan Selatan, gempa bumi di Sulawesi Barat, luapan air laut di Manado, dan berbagai bencana alam lain di berbagai daerah.

"PKS telah menerjunkan kader dan relawan serta mendirikan posko di lokasi-lokasi bencana, berkoordinasi dengan instansi pemerintahan dan BPBD setempat," ujarnya.

Kerusakan akibat gempa
Kerusakan akibat gempa di Sulbar. (Foto: Antara)

Anggota Komisi I DPR mengajak seluruh elemen dan komponen masyarakat bergerak bersama membantu korban bencana melalui saluran-saluran yang ada.

"Melalui instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga sosial yang kredibel serta terpercaya," katanya.

Baca Juga:

Terus Bertambah, Jumlah Korban Tewas Longsor Sumedang Capai 36 Orang

#Bencana Alam #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 45 menit lalu
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 45 menit lalu
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,8 Guncang Wilayah Kabupaten Banggai
pusat gempa itu berada di laut pada kedalaman 91 kilometer sebelah timur laut Pulau Puah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Gempa Magnitudo 5,8 Guncang Wilayah Kabupaten Banggai
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Bagikan