Bank Dunia: Utang Negara Miskin Terus Membengkak

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Oktober 2021
Bank Dunia: Utang Negara Miskin Terus Membengkak

Mata uang dolar AS.(ANTARA/HO-perdagangan kurs valuta asing)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pandemi COVID-19 memuat kenaikan signifikan beban utang negara-negara berpenghasilan rendah di dunia. Tercatat utang negara miskin telah mencapai USD 860 miliar sejak pandemi dimulai 2020.

Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan, laporan Statistik Utang Internasional 2022 bank menunjukkan, peningkatan dramatis dalam kerentanan utang yang dihadapi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Baca Juga:

Waskita Lunasi Hutang Jatuh Tempo Sekitar Rp 2 Triliun Dari Penerbitan Obligasi

"Kami membutuhkan pendekatan komprehensif untuk masalah utang, termasuk pengurangan utang, restrukturisasi yang lebih cepat dan transparansi yang lebih baik," kata Malpass dalam sebuah pernyataan, Selasa (12/10).

Dia mengatakan setengah dari negara-negara termiskin di dunia berada dalam kesulitan utang luar negeri atau berisiko tinggi. Tercatat, stok utang luar negeri negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah digabungkan naik 5,3 persen pada 2020 menjadi USD 8,7 triliun dan telah mempengaruhi negara-negara di semua kawasan.

Ia memaparkan, kenaikan utang luar negeri melampaui pendapatan nasional bruto (GNI-Gross National Income) dan pertumbuhan ekspor, dengan rasio utang luar negeri terhadap GNI, tidak termasuk China, naik lima poin persentase menjadi 42 persen pada tahun 2020, sementara rasio utang terhadap ekspor mereka melonjak menjadi 154 persen pada 2020 dari 126 persen pada 2019.

Malpass mengatakan, upaya restrukturisasi utang sangat dibutuhkan mengingat berakhirnya Inisiatif Penangguhan Layanan Utang (DSSI) Kelompok 20 ekonomi utama pada akhir tahun ini, yang telah menawarkan penangguhan sementara pembayaran hutang.

Selain itu, arus masuk bersih dari kreditur multilateral ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah naik menjadi USD 117 miliar pada tahun 2020, level tertinggi dalam satu dekade.

Bank Dunia. (Foto: Antara)
Bank Dunia. (Foto: Antara)

Pinjaman bersih ke negara-negara berpenghasilan rendah naik 25 persen menjadi USD 71 miliar , juga tingkat tertinggi dalam satu dekade, dengan IMF dan kreditur multilateral lainnya menyediakan USD 42 miliar dan kreditur bilateral USD 10 miliar.

Kreditur resmi G20 dan Klub Paris, kata ia, meluncurkan Kerangka Kerja Umum untuk Perlakuan utang tahun lalu guna merestrukturisasi situasi utang yang tidak berkelanjutan dan kesenjangan pembiayaan yang berkepanjangan di negara-negara yang memenuhi syarat DSSI. Namun, cuma tiga negara yang menerapkannya.

"Tantangan yang dihadapi negara-negara berutang tinggi bisa menjadi lebih buruk karena suku bunga naik," ujar Kepala Ekonom Bank Dunia Carmen Reinhart dilansir Antara. (*)

Baca Juga:

Gunakan Saldo Anggaran Lebih, Pembiayaan Hutang Indonesia Turun 20 Persen

#Bank Dunia #Utang Negara #Utang Pemerintah #Penerimaan Negara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Utang Makin Banyak, ASEAN Sebut Indonesia Bangkrut pada 2030
Indonesia dikabarkan bakal bangkrut pada 2030, karena utang yang semakin menumpuk. Apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Utang Makin Banyak, ASEAN Sebut Indonesia Bangkrut pada 2030
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Mau Lunasi Utang Rakyat Indonesia Pakai Uang Pribadi
Presiden RI, Prabowo Subianto, kabarnya ingin melunasi utang rakyat Indonesia dengan uang pribadinya. Namun, apakah informasi tersebut benar?
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Mau Lunasi Utang Rakyat Indonesia Pakai Uang Pribadi
Indonesia
Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781,87 Triliun di 2026, Jadi yang Tertinggi setelah Pandemi
Presiden RI, Prabowo Subianto, berencana menarik utang Rp 781,87 triliun pada 2026. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi setelah pandemi COVID-19.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781,87 Triliun di 2026, Jadi yang Tertinggi setelah Pandemi
Indonesia
Bank Indonesia Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Utang Luar Negeri yang Tumbuh Melambat
Sementara itu, ULN swasta mengalami kontraksi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Bank Indonesia Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Utang Luar Negeri yang Tumbuh Melambat
Indonesia
Alasan BPS Belum Adopsi Penghitungan Jumlah Penduduk Miskin Ala Bank Dunia
Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin ekstrem yang mengacu pada garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia 2,15 dolar AS (PPP 2017) per kapita per hari, tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Alasan BPS Belum Adopsi Penghitungan Jumlah Penduduk Miskin Ala Bank Dunia
Indonesia
Rasio Utang Indonesia Diklaim Terendah Dibanding Negara Anggota G20, Stabilitas Ekonomi Nasional Terjaga
Stabilitas ekonomi saat ini ditopang oleh koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 04 Juli 2025
Rasio Utang Indonesia Diklaim Terendah Dibanding Negara Anggota G20, Stabilitas Ekonomi Nasional Terjaga
Indonesia
Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masih Dikaji, Belum Akan Direalisasikan
Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) masih dikaji sehingga fungsi penerimaan negara masih dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Juni 2025
Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masih Dikaji, Belum Akan Direalisasikan
Indonesia
Data Kemiskinan Warga Indonesia Mengacu BPS Bukan Data Bank Dunia
Pemerintah Indonesia akan tetap menggunakan garis kemiskinan oleh BPS sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Juni 2025
Data Kemiskinan Warga Indonesia Mengacu BPS Bukan Data Bank Dunia
Indonesia
Beda Jumlah Angka Kemiskinan di Indonesia Versi BPS dan Bank Dunia, Ini Jawabannya!
Evaluasi terhadap standar garis kemiskinan nasional tetap relevan, namun tidak perlu serta-merta mengadopsi standar global Bank Dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Juni 2025
Beda Jumlah Angka Kemiskinan di Indonesia Versi BPS dan Bank Dunia, Ini Jawabannya!
Indonesia
Legalisasi Kasino Bisa Jadi Alternatif Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak
Saat kasino dilegalkan, pemerintah tetap harus memperhatikan efek lanjutan dari kebijakan tersebut termasuk memfilter kalangan mana saja yang diizinkan untuk bermain di kasino.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Mei 2025
Legalisasi Kasino Bisa Jadi Alternatif Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak
Bagikan