Banggar DPR Sambut Positif Usulan Menaikkan Gaji ASN dan Personel TNI-Polri

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 12 September 2023
Banggar DPR Sambut Positif Usulan Menaikkan Gaji ASN dan Personel TNI-Polri

Anggota DPR RI Said Abdullah. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah akan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta TNI dan Polri. Sesuai RAPBN 2024, pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk menaikkan gaji ASN, TNI dan Polri sebesar 8 persen. Selain itu, dana pensiunan ASN, TNI dan Polri juga diusulkan naik sebesar 12 persen.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyambut positif usulan pemerintah tersebut. Dia pun turut mendukung agar rencana itu dapat terealisasi.

Baca Juga:

DPRD DKI Kritik Pengadaan Kendaraan Listrik untuk ASN

"Rencananya Badan Anggaran DPR bersama pemerintah akan membahas hal ini pada rapat 19 September 2023 mendatang," kata Said kepada wartawan, Selasa (12/9).

Said mengatakan usulan kenaikan gaji itu berdasarkan pertimbangan kekuatan fiskal 2024. Dengan naiknya gaji para pegawai ASN serta personel TNI dan Polri, maka diharapkan dapat memperkuat kondisi kesehatan fiskal.

Dia meyakini kenaikan gaji tersebut tidak akan berdampak signifikan pada naiknya inflasi. Sebab, naiknya permintaan barang konsumsi akan diimbangi dengan kecukupan pasokan.

Tak hanya itu, dia berharap kenaikan gaji dapat berdampak positif bagi kesejahteraan ASN, TNI, Polri dan para pensiunan. Pasalnya, mereka tidak mendapatkan kenaikan gaji dan pensiunan selama empat tahun terakhir.

"Padahal setiap tahun kita menghadapi kenaikan inflasi. Sehingga kenaikan ini kita harapkan bisa menjadi kesempatan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik," ujarnya.

Baca Juga:

Cak Imin: PBNU Tugasnya Ngurusi Umat, Politik Bagiannya PKB

Lebih lanjut Said berharap kenaikan gaji juga dapat meningkatkan tingkat konsumsi rumah tangga, khususnya dari rumah tangga ASN, TNI dan Polri.

Terkait tunjangan pensiunan, dia berharap bisa mendorong kegiatan ekonomi lebih luas atau berdampak multiplayer sehingga adanya pergerakan ekonomi pada sektor riil.

"Dengan konsumsi yang meningkat kita harapkan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional juga meningkat," imbuhnya.

Dia juga meyakini etos kerja para ASN, anggota TNI dan Polri akan meningkat seiring dengan kenaikan gaji. Menurut Said, mereka adalah ujung tombak dalam menjalankan program pemerintahan di bidang pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat.

Kenaikan gaji pensiunan ASN, TNI dan Polri juga diharapkan menjadi perlindungan sosial dalam meringankan biaya hidup, di saat mereka sudah tidak produktif lagi.

“Kebijakan ini juga kita harapkan menguatkan resiliensi para pensiunan ASN, TNI dan Polri terhadap peningkatan biaya hidup tahunan, khususnya perlindungan di hari tua yang kebutuhan terhadap biaya kesehatan potensial meningkat," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

KPK Ungkap 23 Ribu ASN Terdaftar Penerima Bansos

#Aparatur Sipil Negara (ASN) #TNI-Polri #Gaji #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Ketua Komisi II DPR Tegaskan Pilkada lewat DPRD Sah secara Konstitusi dan tak Bertentangan UUD 1945
Konstitusi juga tidak menempatkan pemilihan kepala daerah dalam rezim pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Januari 2026
Ketua Komisi II DPR Tegaskan Pilkada lewat DPRD Sah secara Konstitusi dan tak Bertentangan UUD 1945
Indonesia
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh layanan publik berjalan normal pada hari pertama kerja 2026. Tingkat kehadiran pegawai tercatat mencapai 99 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Indonesia
Kemenag Samakan Antrean Haji Nasional, DPR Pastikan Daerah yang Kuotanya Turun Akan Kembali Normal
Maman juga mendorong pemerintah untuk menggencarkan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Kemenag Samakan Antrean Haji Nasional, DPR Pastikan Daerah yang Kuotanya Turun Akan Kembali Normal
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
DPR Kecam Aksi Ormas terhadap Mie Gacoan, Minta Polisi Tindak Tegas Premanisme
Tidak ada hak bagi ormas atau kelompok mana pun untuk melarang pengusaha menerapkan kebijakan internal, termasuk pengelolaan parkir secara digital.
Dwi Astarini - Rabu, 31 Desember 2025
DPR Kecam Aksi Ormas terhadap Mie Gacoan, Minta Polisi Tindak Tegas Premanisme
Indonesia
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Penerbitan SP3 untuk memberi kepastian hukum, namun KPK menyatakan tetap terbuka apabila masyarakat memiliki informasi atau bukti baru terkait perkara tersebut.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Indonesia
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan fondasi ekonomi domestik yang kuat.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Nilai TKA matematika dan bahasa Inggris rendah, DPR pun meminta evaluasi total. Sebab, capaian nilai keduanya berada di level yang mengkhawatirkan.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Berita Foto
Resmi UMP Jakarta Tahun 2026 Diputuskan Naik 6,17% Menjadi Rp 5,7 Juta
Sejumlah pekerja melintas saat jam pulang kerja di Kawasan Pedestrian Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 24 Desember 2025
Resmi UMP Jakarta Tahun 2026 Diputuskan Naik 6,17% Menjadi Rp 5,7 Juta
Bagikan