Mula Akmal
MerahPutih.com - Pembelian motor dan mobil listrik untuk kendaraan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov DKI dinilai keputusan keliru. Komitmen Pemerintah DKI untuk mengatasi kemacetan bertolak belakang dengan adanya kebijakan pengadaan kendaraan listrik.
Maka Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Suhud Alynudin geleng-geleng kepala dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang gencar pembelian motor listrik. Langkah ini cukup aneh, karena akan menambah kemacetan seiring masuknya kendaraan listrik baru.
Baca Juga:
"Misalnya kebijakan motor listrik bagi ASN kan aneh di saat ingin mengurangi kemacaten tiba-tiba orang disuruh beli motor listrik," kata Suhud di Jakarta, yang dikutip Selasa (12/9).
Kader PKS ini pun meminta Pj Heru Budi untuk memikirkan dahulu kebijakan yang akan diambil nantinya, sehingga tidak berimbas pada hal lain.
"Jadi satu selesai barangkali tapi ada masalah lain yang tidak terselesaikan," paparnya.
Menurut dia, pembelian kendaraan listrik keputusan yang salah kaprah, lantaran akan menambah kepadatan kendaraan di jalan-jalan Jakarta.
Baca Juga:
Dampak Ekonomi Berkelanjutan Atas Pertumbuhan Kendaraan Listrik
"Mengatasi polusi itu diperlukan salah satunya konsistensi kebijakan, di samping kebijakan yang tepat," paparnya.
Seperti diketahui, Pj Heru Budi Hartono belum lama ini membeli 186 motor dinas listrik berbasis baterai untuk petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Pembelian kendaraan listrik itu sendiri berasal dari APBD DKI.
Pj Heru juga mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon IV ke atas di lingkungan Pemprov DKI untuk menyicil kendaraan listrik, guna membantu menekan polusi udara Ibu Kota. (Asp)
Baca Juga:
Presiden Jokowi dan PM Vietnam Bahas Kerjasama Kendaraan Listrik dan Maritim
